Indonesia memiliki 98 kota dan kota administrasi yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik jumlah penduduk bervariasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, wilayah perkotaan di tanah air diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan jumlah penduduk, yakni kota kecil hingga metropolitan.
Klasifikasi tersebut mencakup kota kecil dengan jumlah penduduk sampai 100.000 jiwa, kota sedang lebih dari 100.000 sampai 500.000 jiwa, kota besar lebih dari 500.000 sampai 1.000.000 jiwa, serta kota metropolitan yang dihuni lebih dari satu juta jiwa. Data ini khusus mencakup daerah tingkat II yang dipimpin seorang wali kota tanpa menyertakan kota nonotonom.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeJakarta memegang posisi puncak sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia mencapai 9.988.495 jiwa. Sebagai pusat perekonomian nasional, wilayah ini juga disangga oleh sejumlah kota satelit berpopulasi besar seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Sebaliknya, Kota Sabang yang terletak di ujung barat nusantara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Berdasarkan catatan data kependudukan, daerah kepulauan tersebut dihuni oleh 41.197 jiwa.
Klasifikasi Wilayah Perkotaan dan Sebaran Populasi
Pertumbuhan populasi di berbagai daerah otonom menunjukkan dinamika urbanisasi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah penyangga ibu kota mengalami lonjakan signifikan seiring migrasi pencari kerja yang menggantungkan sumber penghidupan di Jakarta.
Pemerintah terus melakukan penataan administrasi kependudukan guna memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan berjalan optimal. Klasifikasi wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan publik.
Kategori kota metropolitan menuntut penyediaan fasilitas transportasi massal yang terintegrasi guna menekan tingkat kemacetan lalu lintas harian. Kota-kota besar dan sedang juga dituntut meningkatkan kualitas layanan dasar publik secara merata.
Pengelolaan data kependudukan yang akurat sangat krusial bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif.