Gubernur Mualem, Kapolda, dan Ketua DPRA Kumpul Bahas Mitigasi Bencana

Sebagaimana diwartakan oleh Harian Rakyat Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pertemuan strategis di ruang kerja gubernur di Banda Aceh pada Rabu, 2 September 2026 sore. Pertemuan krusial tersebut turut dihadiri oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan serta Ketua DPRA Zulfadhli guna membahas langkah mitigasi bencana secara komprehensif.

Berdasarkan laporan media, agenda koordinasi tingkat tinggi ini juga diikuti oleh Pelaksana Tugas Sekda Aceh Taufik, Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPR Hendri Muliana, serta Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Aceh Kombes Pol Said Anna Fauza. Pertemuan ini dihelat sebagairespons atas peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menempatkan wilayah Aceh dalam status waspada menyusul potensi peningkatan curah hujan berintensitas sedang hingga lebat mulai bulan September ini.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengungkapkan bahwa Mualem mengajak seluruh unsur pemerintahan dan lembaga terkait untuk segera meningkatkan kewaspadaan guna menekan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. "Informasi mengenai potensi peningkatan curah hujan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait," ujar Nurlis menirukan pesan Gubernur.

Dalam arahannya, Gubernur Mualem menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan langkah pencegahan sedini mungkin agar potensi korban jiwa serta kerugian di tengah masyarakat dapat diminimalkan. "Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan langkah pencegahan dan mitigasi sedini mungkin agar risiko bencana dan korban di tengah masyarakat dapat kita tekan," tegasnya.

Selain membahas mitigasi bencana, pertemuan hangat antarlembaga tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan koordinasi terkait stabilitas daerah serta respons cepat di lapangan. Sinergi yang erat antara pemerintah provinsi, TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan kota dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan keselamatan warga dan mengantisipasi berbagai dinamika situasi terkini di bumi Aceh.