Sekda Amirullah Wanti-Wanti Pengelola, Kuasai E-Katalog Versi 6

Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terus mendorong efisiensi birokrasi melalui pengelolaan anggaran yang lebih modern. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, secara tegas meminta kepada seluruh pejabat dan aparatur yang terlibat dalam sektor pengadaan barang dan jasa untuk serius memahami serta menguasai penggunaan e-katalog versi 6.

Berdasarkan laporan, pengadaan barang dan jasa saat ini dinilai tidak lagi sekadar dipandang sebagai urusan administratif atau formalitas penyerapan anggaran semata. Lebih dari itu, pengadaan telah bertransformasi menjadi instrumen krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan secara tepat sasaran, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan.

Menurut Amirullah, konsep belanja cerdas atau smart spending menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan keuangan daerah. "Smart spending bukan hanya sekadar membelanjakan anggaran hingga habis, melainkan bagaimana setiap rupiah APBD dialokasikan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah," ujarnya usai menghadiri sosialisasi pengadaan di Hotel Novotel.

Sebagaimana diwartakan, transformasi pengadaan ini ditandai dengan migrasi sistem digital melalui pembaruan e-katalog versi 6. Sistem anyar tersebut dirancang untuk memperkuat mekanisme e-purchasing, mempercepat proses administrasi, memastikan kejelasan transaksi, sekaligus mendukung integrasi data belanja pemerintah secara menyeluruh.

Dalam arahannya, Amirullah menekankan agar para aparatur tidak sekadar hadir sebagai pendengar dalam kegiatan sosialisasi, melainkan mampu bertindak sebagai agen perubahan di instansi masing-masing. Penguasaan terhadap teknologi digital pengadaan ini dinilai mutlak diperlukan agar siklus belanja pemerintah berjalan lebih tertib dan efisien.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelancaran administrasi pengadaan yang sangat berdampak pada percepatan penyerapan anggaran, khususnya pos belanja modal. Jika administrasi pengadaan berjalan lambat, dikhawatirkan pelaksanaan berbagai program pembangunan fisik di daerah juga akan ikut terhambat.

Mengutip keterangan pejabat setempat, belanja modal memiliki peran strategis sebagai motor penggerak roda ekonomi daerah melalui investasi pemerintah. Pihaknya berharap pelatihan semacam ini mampu mengurai hambatan birokrasi sehingga penyerapan anggaran dapat terserap optimal demi kesejahteraan masyarakat.