Dek Fadh Tekankan Pemda Perkuat Koordinasi Tangani Infrastruktur

Sebagaimana diberitakan oleh Harian Rakyat Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh mendesak jajaran pemerintah kabupaten dan kota agar mempererat komunikasi serta koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial demi mempercepat proses penanganan infrastruktur vital yang mengalami kerusakan parah akibat terjangan bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan laporan media, arahan penting tersebut disampaikan langsung oleh Dek Fadh dalam agenda rapat koordinasi secara virtual yang berfokus pada percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana dari Jakarta pada Rabu, 2 September 2026. Ia menekankan agar pemda di berbagai daerah tidak hanya berpangku tangan menunggu uluran bantuan pusat, melainkan aktif menjembatani persoalan teknis di lapangan.

Mengutip keterangan resmi pemerintah daerah, Dek Fadh meminta agar setiap wilayah rajin melaporkan kendala riil kepada balai teknis terkait supaya pembagian kewenangan penanganan bisa segera dieksekusi secara tepat sasaran. "Kami harap kabupaten/kota terus komunikasi dengan BWS dan BPJN, agar masalah yang ada bisa diselesaikan di bawah," ujarnya di hadapan para peserta rapat.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa sebagian besar tantangan di berbagai daerah menunjukkan pola serupa, mulai dari rusaknya lahan persawahan, jaringan irigasi, bendungan, hingga terputusnya akses jalan serta jembatan. Menurutnya, pemulihan sarana penunjang tersebut menjadi prioritas utama guna menggerakkan kembali roda perekonomian warga sekaligus menyelamatkan sektor pertanian setempat.

Dalam kesempatan yang sama, Dek Fadh juga memberikan atensi khusus pada sejumlah wilayah yang penanganannya dinilai masih berjalan lambat, seperti kondisi infrastruktur di Sawang, Aceh Utara, yang membutuhkan perhatian segera. Melalui sinergi erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BWS Sumatera I, BPJN Aceh, serta kementerian terkait, seluruh hambatan di lapangan diharapkan mampu teratasi secara efektif tanpa merugikan masyarakat luas.