Pemerintah Israel secara resmi mengalokasikan dana sebesar 113 juta shekel atau setara dengan $37 juta untuk mengambil alih lebih dari 70 situs sejarah yang terletak di wilayah pendudukan Tepi Barat. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyampaikan bahwa anggaran tersebut disetujui melalui komite pengarah pemerintah untuk memperluas kendali atas aset-aset arkeologi dan warisan budaya di wilayah tersebut.
Langkah pendanaan terbaru ini merupakan kelanjutan dari rencana besar senilai 250 juta shekel yang sebelumnya telah disahkan pada bulan Mei lalu. Rencana itu secara khusus dirancang untuk mengklaim berbagai situs arkeologi penting di sepanjang kawasan Tepi Barat hingga Lembah Jordan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeKomite pengarah mengungkapkan bahwa Kementerian Permukiman Israel akan menerima dana langsung sebesar 157 juta shekel serta tambahan 142 juta shekel dalam bentuk otorisasi komitmen. Pengucuran anggaran besar-besaran ini semakin mempertegas ambisi pemerintah dalam memperluas pengaruh administratif di kawasan sengketa.
Secara bersamaan, Komite Keuangan Knesset juga mengesahkan anggaran hampir 300 juta shekel yang dialirkan langsung kepada Kementerian Permukiman. Kebijakan ini menuai perhatian luas karena mempercepat proses pengambilalihan aset tanah dan properti milik warga lokal.
Ekspansi Permukiman Ilegal di Tepi Barat Terus Berlanjut
"Ini adalah tindakan Zionis tingkat tertinggi dan bangsa tanpa masa lalu tidak memiliki masa depan," ujar Smotrich saat memaparkan rencana pembangunan pusat pengunjung serta fasilitas riset baru.
Kebijakan penetapan kawasan sebagai situs warisan Yahudi ini dinilai sebagai strategi sistematis untuk memperluas kontrol teritorial atas wilayah yang selama ini berada di bawah penguasaan Palestina.
Wilayah Tepi Barat sendiri menyimpan ribuan situs arkeologi dan warisan sejarah berharga yang sebagian besar telah berusia ratusan tahun. Kendati tidak merinci seluruh lokasi secara spesifik, laporan media lokal menyebutkan bahwa salah satu target utama pengambilalihan adalah kawasan Kolam Salomo dekat Bethlehem.
Smotrich mencatat bahwa sejak tahun 2022, otoritasnya telah menyetujui pendirian sekitar 104 permukiman baru dan 160 pos terdepan di seluruh kawasan Tepi Barat. Seluruh bentuk permukiman dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel tersebut secara tegas dinyatakan ilegal menurut hukum internasional.