Keiko Fujimori Resmi Dilantik Menjadi Presiden Baru Peru

Pemimpin konservatif Keiko Fujimori resmi dilantik sebagai Presiden baru Peru setelah memenangkan pemilihan umum putaran kedua pada bulan Juni dengan perolehan selisih tipis kurang dari 50.000 suara. Kemenangan ini sekaligus menandai babak baru pergeseran konstelasi politik di Peru dan kawasan Amerika Latin menuju arah lebih konservatif.

Prosesi pelantikan berlangsung di ibu kota Lima pada Selasa, 28 Juli 2026, dihadiri sejumlah kepala negara sahabat seperti presiden dari Argentina, Ekuador, dan Chile. Wanita berusia 51 tahun tersebut kini resmi menjabat sebagai presiden kesembilan Peru dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Bagi Fujimori, pencapaian ini merupakan hasil perjuangan panjang setelah gagal dalam tiga kontestasi pencalonan presiden sebelumnya. Ia kini memimpin partai politik terbesar dengan dukungan sekutu utamanya, partai Pembaruan Rakyat, yang menguasai setengah kursi senat.

Kehadiran koalisi kuat di parlemen diprediksi mampu meredam potensi instabilitas politik yang kerap melanda Peru dalam sepuluh tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, sejarah politik Peru diwarnai oleh kejatuhan sejumlah presiden akibat pengunduran diri maupun pemakzulan oleh kongres.

Janji Politik dan Strategi Keamanan Keiko Fujimori di Peru

Sebagai putri dari mendiang mantan Presiden Alberto Fujimori, tantangan besar kini menanti pemimpin baru tersebut untuk memulihkan kepercayaan publik. Stabilitas ekonomi Peru yang terjaga harus diiringi penyelesaian masalah ketimpangan sosial antara wilayah pesisir dan dataran tinggi Andes.

Dalam visi pemerintahannya, Keiko Fujimori berkomitmen penuh untuk meredam angka kejahatan domestik melalui kebijakan penegakan hukum super ketat. Ia berencana mengadopsi model keamanan ala Presiden El Salvador Nayib Bukele, termasuk rencana pembangunan fasilitas penjara berskala raksasa.

Langkah perlindungan hukum juga disiapkan bagi aparat penegak hukum, salah satunya wacana penerapan sistem identitas tersembunyi bagi para hakim sidang kriminal. Kebijakan ini diambil demi menjamin keamanan mereka dari ancaman sindikat kejahatan terorganisir.

Di bidang kesejahteraan sosial, pemerintahan baru menjanjikan kenaikan upah minimum nasional sebesar 15 persen serta restrukturisasi layanan publik untuk menekan angka kekurangan gizi di desa. Militer juga akan diterjunkan secara temporer guna mengamankan wilayah rawan kriminalitas.