Konferensi Meja Bundar atau KMB berlangsung di Den Haag dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 sebagai upaya penyelesaian sengketa antara perwakilan Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Federal. Sebelum perundingan tersebut terlaksana, berbagai jalur diplomasi seperti Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roem-Royen telah ditempuh menyusul kegagalan aksi militer Belanda.
Desakan dunia internasional melalui resolusi Dewan Keamanan PBB pada 28 Januari 1949 turut mendorong pemulihan pemerintahan Republik serta kelanjutan perundingan damai. Pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 setelah para pemimpin diasingkan, lalu menyelenggarakan Konferensi Inter-Indonesia guna menyamakan posisi delegasi sebelum bertolak ke Den Haag.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribePerundingan di Den Haag menghasilkan sejumlah dokumen penting, meliputi Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi, serta urusan sosial dan militer. Selain itu, dicapai kesepakatan penarikan mundur tentara Belanda dan pemberian status bangsa paling disukai kepada Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
Kendati demikian, perdebatan sengit sempat terjadi terkait beban utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda dan status Papua Barat. Melalui intervensi pihak Amerika Serikat dalam komisi PBB, delegasi Indonesia akhirnya menyetujui penanggungjawaban utang sebesar 4,3 miliar gulden demi mewujudkan kedaulatan penuh.
Dampak dan Pengakuan Sejarah Kedaulatan Indonesia
Konferensi resmi ditutup di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949, yang kemudian disusul ratifikasi oleh legislatif Indonesia dan parlemen Belanda pada Desember 1949. Kedaulatan akhirnya dipindahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai perdana menteri.
Tanggal 27 Desember 1949 menjadi momentum pelantikan pemerintahan sementara negara sekaligus hari penyerahan kedaulatan yang diakui Belanda kala itu. Perjalanan panjang hubungan kedua negara berlanjut hingga dekade berikutnya, termasuk penyelesaian pembayaran utang Hindia Belanda yang baru tuntas pada tahun 2003.
Pemerintahan Soekarno sempat membayar utang sebanyak kira-kira 4 miliar gulden antara tahun 1950 hingga 1956 sebelum menghentikannya akibat sengketa Irian Barat. Pembayaran tersebut kemudian dilanjutkan kembali pada awal masa pemerintahan Suharto sebagai prasyarat bantuan ekonomi internasional.
Pengakuan resmi dari pemerintah Belanda baru tiba pada 15 Agustus 2005, di mana Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan penyesalan mendalam atas penderitaan rakyat Indonesia selama Revolusi Nasional. Langkah diplomatik ini disambut positif oleh pemerintah Indonesia guna memperkuat hubungan bilateral.