Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda merupakan tonggak sejarah penting ketika Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai proklamasi, bukan pada 27 Desember 1949 saat penyerahan kedaulatan di Amsterdam.
Pernyataan pengakuan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot pada tanggal 16 Agustus 2005 dalam pidato resminya di Gedung Departemen Luar Negeri, di hadapan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeLangkah diplomatik bersejarah itu diambil sehari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Bernard Bot bahkan turut hadir langsung dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta.
Sebelum pengakuan tersebut diberikan, pemerintah Belanda selama hampir enam dekade bersikeras mempertahankan pendirian bahwa kedaulatan Indonesia baru sah berpindah sejak penandatanganan Akta Penyerahan Kedaulatan pada tahun 1949.
Perjalanan Panjang Hubungan Diplomatik Dua Negara
Kelesuan sikap politik Den Haag kala itu didasari kekhawatiran bahwa pengakuan kemerdekaan tahun 1945 berimplikasi pada status tindakan agresi militer atau aksi polisionil periode 1945 hingga 1949 sebagai tindakan yang ilegal di mata hukum internasional.
Perjalanan panjang hubungan kedua negara sempat diwarnai ketegangan diplomatik, termasuk ketika Ratu Beatrix berencana menghadiri perayaan HUT RI ke-50 pada tahun 1995 namun urung terlaksana akibat penentangan dari Perdana Menteri Wim Kok.
Seiring berjalannya waktu, hubungan bilateral mencair secara signifikan hingga pada 4 September 2008 untuk pertama kalinya dalam sejarah seorang Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, hadir langsung dalam resepsi diplomatik HUT RI ke-63.
Kehadiran Perdana Menteri Jan Peter Balkenende di Wisma Duta, Den Haag, didampingi jajaran menteri utama Kabinet Balkenende IV serta para pejabat tinggi parlemen dan mantan duta besar.