Pemerintah menelusuri harga beras fortifikasi yang melambung tinggi secara tidak wajar di pasaran hingga mencapai kisaran Rp 45 ribu per kilogram dari harga dasar sekitar Rp 10 ribu. Langkah investigasi ini diambil guna melindungi daya beli masyarakat sekaligus mengembalikan fungsi utama pangan bernutrisi tersebut.
Di sejumlah ritel modern, keberadaan beras fortifikasi kini kian mendominasi pasaran seiring kelangkaan beras premium yang harganya telah diatur oleh ketentuan pemerintah. Berbagai merek beras fortifikasi tampak bersaing dengan menawarkan keunggulan tambahan berupa kandungan vitamin dan mineral esensial.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeKendati menawarkan nutrisi tambahan untuk pencegahan tengkes, banderol harga beras fortifikasi terpantau jauh lebih mahal dibandingkan harga beras premium konvensional di pasaran. Sebagai contoh, produk beras fortifikasi kemasan 5 kilogram dipatok dengan harga yang jauh melampaui ketentuan HET beras premium di Pulau Jawa.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa permasalahan ini tidak sekadar berkaitan dengan lonjakan harga jual di pasaran, melainkan indikasi pergeseran tujuan subsidi yang merugikan masyarakat kecil. Beras kaya nutrisi tersebut sejatinya dirancang khusus untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat kurang mampu.
Potensi Kerugian Masyarakat Capai Puluhan Triliun Rupiah
Dugaan penyimpangan dalam tata niaga beras fortifikasi ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang sangat masif bagi masyarakat luas. Berdasarkan kalkulasi awal, kerugian ekonomi yang ditimbulkannya diperkirakan bisa menyentuh angka sekitar Rp 71 triliun.
Kondisi tersebut dipicu oleh penggunaan beras kualitas medium sebagai bahan baku utama pembuatan beras fortifikasi yang kemudian dijual dengan harga berkali-kali lipat. Selisih harga jual yang fantastis tanpa penambahan nilai yang sepadan inilah yang kini menjadi fokus penyelidikan instansi berwenang.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional juga telah mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara operasional unit distribusi terkait guna memuluskan proses investigasi mendalam. Langkah penertiban ini dipastikan berjalan objektif demi menjamin aspek keselamatan serta hak-hak para penerima manfaat.
Pemerintah memastikan bakal mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan sepihak di tengah upaya peningkatan kualitas gizi nasional. Penindakan tegas diharapkan mampu memulihkan stabilitas harga pangan sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku.