Pemerintah Korea Selatan menimbang opsi pengerahan aset militer strategis seperti pesawat patroli maritim P-8A Poseidon dan kapal pendukung logistik ROKS Soyang untuk mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Berdasarkan laporan dari The Korea Times pada Jumat (4/9/2026), diskusi ini dilakukan di tengah upaya internasional menjaga jalur pelayaran vital tersebut dari potensi ancaman konflik.
Kantor Kepresidenan Cheong Wa Dae menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai jenis aset atau bentuk kontribusi yang akan dikirimkan. Pemerintah masih mengkaji berbagai skenario mulai dari misi tempur, non-tempur, hingga misi pencarian, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan pertahanan militer di dalam negeri.
Sejumlah pakar pertahanan menilai bahwa operasi pengawasan maritim, dukungan logistik, dan penyapuan ranjau merupakan opsi paling rasional bagi Seoul. Pengamat dirgantara Kang Eun-ho berpendapat bahwa keterlibatan langsung dalam pertempuran harus dihindari agar tidak merusak hubungan diplomatik dengan Iran serta menjaga stabilitas kawasan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe"Dukungan militer langsung atau keterlibatan tempur akan melangkah terlalu jauh, sehingga dukungan logistik atau operasi penyapuan ranjau jauh lebih tepat," ujar Kang Eun-ho.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Korea Defense & Security Forum, Shin Jong-woo, menilai bahwa pengiriman aset non-tempur memiliki makna simbolis yang kuat bahwa Seoul turut serta dalam menjaga keamanan internasional. Pesawat P-8A Poseidon dapat diandalkan untuk memantau aktivitas mencurigakan dan melacak target di laut tanpa harus menempatkan kapal perang di tengah zona konflik sempit.
Selain pesawat patroli, kapal pendukung cepat ROKS Soyang berbobot 11.000 ton turut masuk dalam radar pertimbangan untuk memasok bahan bakar serta amunisi. Kendati demikian, para ahli mengingatkan bahwa setiap keputusan pengerahan aset ke luar negeri harus memperhitungkan pengurangan kapasitas pertahanan di Semenanjung Korea serta potensi risiko pengawalan keamanan tambahan.