Profil Kabinet Burhanuddin Harahap mencatat sejarah sebagai pemerintahan koalisi yang terdiri dari 13 partai politik dan didominasi oleh Masyumi pada masa Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1955 tanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bertugas secara resmi sejak tanggal 12 Agustus 1955.
Pembentukan kabinet tersebut dipicu kejatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo I menyusul perseteruan dengan Angkatan Darat pada Juli 1955. Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet setelah gagal menyatukan Masyumi dan PNI dalam satu pemerintahan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeMeskipun PNI dan PKI bertindak sebagai oposisi, pemerintahan ini tetap solid merangkul 12 partai lain untuk memperkuat stabilitas politik nasional. Kepemimpinan Burhanuddin Harahap dinilai sebagai titik balik penting dalam meredakan ketegangan politik antara pemerintah sipil dan militer saat itu.
Selama masa baktinya, kabinet ini mengemban tugas utama mengembalikan wibawa pemerintah, menjaga kepercayaan rakyat, serta mempersiapkan pemilihan umum legislatif. Program kerja utama mereka berfokus pada pemulihan stabilitas keamanan dan penyelesaian masalah ekonomi mendesak.
Program Kerja dan Pembubaran Kabinet Burhanuddin Harahap
Program Kabinet Burhanuddin Harahap mencakup tujuh poin penting yang berorientasi pada pemulihan stabilitas politik dan penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat. Pemerintah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 September serta Konstituante pada 15 Desember.
Selain sukses menggelar pemilu bersejarah, kabinet ini memulihkan hubungan harmonis dengan TNI lewat penunjukan Abdul Harris Nasution sebagai kepala staf baru. Pemerintah juga mengambil langkah strategis membubarkan Uni Belanda-Indonesia untuk memperkuat kedaulatan negara.
Hasil pemilihan umum menempatkan PNI sebagai partai terbesar dan PKI sebagai kekuatan keempat, sehingga posisi kabinet mendapat tekanan kuat dari pihak oposisi. Dinamika politik baru tersebut mendorong pemerintah mengambil sikap rasional demi kelangsungan tatanan kenegaraan.
Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno agar terbentuk kabinet baru berdasarkan hasil parlemen. Penyerahan mandat tersebut menandai akhir masa tugas kabinet yang resmi dinyatakan demisioner.