Peristiwa Madiun yang dikenal secara lokal sebagai pemberontakan PKI 1948 merupakan konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan Front Demokrasi Rakyat pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Konflik ini meletus pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir tiga bulan kemudian setelah sebagian besar pemimpin serta anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI.
Pendapat mengenai pemicu konflik berbeda-beda, namun jatuhnya kabinet Amir Sjarifoeddin pada Januari 1948 menjadi cikal bakal utama terjadinya Peristiwa Madiun. Sebelumnya pada pertengahan tahun 1947, Partai Sosialis terpecah menjadi dua faksi di mana satu faksi dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin dan faksi lebih kecil dipimpin oleh Sutan Sjahrir.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeOposisi kelompok Sjahrir semakin besar karena Sjarifoeddin sangat menekankan keselarasan mereka dengan Uni Soviet serta kesejahteraan kelas. Sjahrir percaya doktrin Marxis tentang kesejahteraan kelas tidak dapat diterapkan di masyarakat Indonesia karena tidak ada borjuasi Indonesia seperti itu.
Masa jabatan perdana menteri Sjarifoeddin berakhir pada 28 Januari 1948 setelah Sjahrir, Dr. Leimena, dan beberapa aktivis politik mendekati Moh Hatta untuk memintanya menjadi perdana menteri berikutnya. Hatta menyetujui permintaan tersebut dengan syarat mendapat dukungan dari PNI dan Masyumi.
Rasionalisasi Militer dan Penolakan Front Demokrasi Rakyat
Golongan sayap kiri secara bertahap masuk ke dalam barisan oposisi setelah gagal mendapatkan tempat di dalam pemerintahan kabinet Hatta. Pada rapat massa di Surakarta tanggal 26 Februari 1948, golongan sayap kiri mengalami reorganisasi dan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin.
Front Demokrasi Rakyat memiliki dua basis kekuatan utama yang kuat di dalam tubuh tentara serta di antara para buruh perkotaan maupun perkebunan. Melalui posisinya sebagai Menteri Pertahanan sebelumnya, Sjarifoeddin berhasil membangun oposisi pribadi yang kuat di dalam tubuh Angkatan Darat.
Pemerintahan Hatta kemudian memulai program rasionalisasi militer berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1948 guna menata kembali organisasi militer serta memobilisasi tenaga kerja produktif. Program ini bertujuan mengurangi jumlah kekuatan militer secara drastis untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendesak.
Demobilisasi TNI-Masjarakat yang menjadi salah satu basis kekuatan utama FDR pada tanggal 15 Mei 1948 memperdalam kebencian kelompok tersebut terhadap pemerintah. Dari sudut pandang FDR, program rasionalisasi tersebut merupakan upaya sistematis untuk menghancurkan kekuatan politik mereka.