Sebagaimana diberitakan oleh media Jerman F.A.Z., wacana pembentukan pusat repatriasi di luar wilayah Eropa bagi pencari suaka yang ditolak kini kembali menjadi sorotan serius para menteri dalam negeri.
Berdasarkan laporan tersebut, lima menteri dalam negeri yang menggelar pertemuan di Kopenhagen menegaskan bahwa seluruh kewajiban internasional dan aturan hukum tetap harus dipatuhi meskipun proyek ini memiliki risiko tersendiri.
Konsep tersebut dirancang untuk membalikkan logika yang selama ini menguntungkan jaringan penyelundup manusia, di mana seseorang yang berhasil masuk Uni Eropa merasa bisa bebas memilih negara tujuan tanpa takut dipulangkan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeMengutip analisis dari laporan tersebut, "Irreguler mass migration membawa risiko besar mulai dari kriminalitas hingga terorisme, sehingga solusi nyata untuk mengendalikannya sangat mendesak demi kelangsungan negara kesejahteraan".
Meski pertemuan di Kopenhagen menunjukkan masih banyak jalan panjang yang harus ditempuh untuk merealisasikannya, langkah ini dinilai krusial demi memulihkan kendali penuh atas sistem imigrasi yang sempat tidak terkendali.