Subsidi TransJakarta Mau Dipangkas, DPRD Minta Rute Ini Aman

Wacana pengurangan alokasi subsidi layanan transportasi publik TransJakarta menuai perhatian serius dari jajaran legislatif Kebon Sirih menyusul beban anggaran daerah dalam APBD DKI Jakarta 2026.

Berdasarkan laporan media, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak menerapkan kebijakan pemangkasan subsidi secara pukul rata tanpa melihat tingkat kebutuhan masyarakat.

Menurut August, apabila kebijakan efisiensi anggaran memang harus ditempuh, prinsip keadilan bagi para pembayar pajak di Ibu Kota tetap harus dikedepankan agar fasilitas publik ini tepat sasaran.

"Kalaupun subsidi TransJakarta harus dikurangi, maka kita harus adil dalam mengaturnya. Sebagai fasilitas yang dibayar oleh pajak masyarakat Jakarta, termasuk untuk subsidinya, maka TransJakarta harus dirasakan manfaatnya terutama oleh warga kita," ujar August saat memberikan keterangan pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Diketahui bahwa total besaran subsidi TransJakarta yang tertuang di dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 menyentuh angka kurang lebih Rp3,76 triliun.

Melihat angka yang masif tersebut, August memandang perlunya evaluasi secara komprehensif yang berbasis pada performa masing-masing trayek perjalanan yang beroperasi.

Ia mendorong jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama PT Transportasi Jakarta untuk memilah secara cermat trayek mana saja yang wajib diprioritaskan mendapat kucuran subsidi dan jalur mana yang bisa dikurangi.

"Jadi, rute-rutenya itu harus dipilah-pilih juga mana yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan subsidi lebih dan mana yang tidak," tambahnya.

Sebagai bentuk konkret, August mencontohkan layanan TransJakarta koridor 1 dengan rute Blok M-Kota yang dinilainya harus dikecualikan dari daftar pengurangan subsidi.

Alasannya, lintasan tersebut terbukti memiliki tingkat okupansi yang sangat tinggi serta menjadi tumpuan utama mobilitas harian warga di kawasan inti perkotaan yang padat aktivitas.

"Kalau seperti TransJakarta 1 Blok M-Kota ini, sebisa mungkin subsidinya harus dipertahankan. Karena, rute tersebut sering digunakan oleh masyarakat, terutama warga Jakarta untuk menyusuri jalanan yang sibuk. Manfaatnya sudah jelas dan besar," tegas August.

Sebaliknya, ia menyarankan agar evaluasi ketat diarahkan pada trayek-trayek yang melayani perjalanan jarak jauh ke luar batas administrasi Jakarta, seperti rute menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta maupun Alam Sutera.

Politisi tersebut mempertanyakan apakah volume penumpang pada rute-rute penyangga tersebut sudah sebanding dengan besaran anggaran publik yang digelontorkan.

"Di sisi lain, ada rute-rute seperti ke Bandara Soekarno-Hatta dan Alam Sutera yang perlu dicek kembali apakah ramai dan sudah bermanfaat bagi warga Jakarta. Kalau tidak, mungkin harus dipertimbangkan agar subsidinya dikurangi saja," pungkasnya.