Undang-Undang Ktov Berdarah, Parlemen Denmark Sahkan Regulasi Nitrogen

Sebagaimana diwartakan oleh media setempat, proses pengesahan undang-undang di parlemen Denmark atau Folketinget biasanya dapat diselesaikan dengan cepat melalui mekanisme penekanan tombol elektronik pada pembacaan ketiga kalinya.

Namun, sidang pada hari Kamis tersebut harus melalui perdebatan alot selama hampir tiga jam penuh sebelum akhirnya mayoritas anggota parlemen menyetujui undang-undang pupuk baru yang menuai gelombang kemarahan luas serta aksi demonstrasi dari sektor pertanian.

Berdasarkan laporan media, lima anggota dari kelompok partai Venstre secara terbuka menentang rancangan undang-undang tersebut, meskipun pimpinan partai termasuk ketua Troels Lund Poulsen menyatakan dukungannya terhadap regulasi tersebut.

Konflik internal di dalam tubuh partai Venstre ini terungkap ke publik ketika Søren Gade mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya akan membelot dari garis kebijakan resmi partai pada pekan lalu.

Langkah pembelotan tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah politisi partai Venstre lainnya, yakni Anni Matthiesen, Preben Bang Henriksen, Peter Juel-Jensen, serta Amanda Heitmann.

Undang-undang pemupukan yang dirancang untuk mengendalikan emisi nitrogen ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan tripartit hijau yang dicapai pada tahun 2024 silam.

Sebagai catatan, partai Venstre yang sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan turut terlibat langsung dalam perumusan kesepakatan tripartit hijau tersebut.

Perdebatan di ruang sidang Folketinget berlangsung sangat panjang dan emosional, dengan pemimpin partai Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, maju sebagai pembicara pertama.

Mengutip pernyataan Inger Støjberg dalam laporan media, "Undang-undang ini tidak layak, tidak transparan, dan tidak matang," seraya menyebut regulasi tersebut sebagai kebijakan serampangan yang akan melenyapkan banyak lapangan pekerjaan di perdesaan.

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara bidang pangan dan tripartit dari partai SF, Carl Valentin, memberikan pandangannya saat menjawab pertanyaan terkait potensi hilangnya lapangan kerja akibat undang-undang itu.

Sebagaimana diberitakan, Carl Valentin menyatakan, "Ada kemungkinan beberapa pihak harus menghentikan pengolahan lahan mereka, namun saya tidak yakin kebijakan ini akan berdampak signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan."

Ia juga menambahkan, "Sangat krusial bagi kita untuk memiliki sektor pertanian yang kuat, tetapi keseimbangan telah rusak ketika alam mulai mati, dan itulah inti dari persoalan ini."

Sebelum pengesahan ini, gelombang protes besar-besaran sempat digalang oleh para petani dan pekerja sektor agrikultur yang memarkir barisan traktor mereka di alun-alun Christiansborg Slotsplads.

Sebagai tindak lanjut dari tekanan tersebut, sebuah kesepakatan politik sempat disepakati agar para produsen sayur yang cemas terhadap kerugian finansial akibat aturan baru ini mendapatkan masa transisi pengecualian selama satu tahun.

Pemerintah Denmark menegaskan bahwa undang-undang pemupukan ini esensial untuk menyelamatkan ekosistem perairan yang kini berada dalam kondisi kritis akibat pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, komunitas petani terus melancarkan penolakan keras, termasuk melalui pertemuan akbar di Odense, karena regulasi tersebut dinilai membebani biaya operasional yang dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka.