PT Namnam Fashion Industries Cimahi PHK 178 Karyawan

Proses PHK 178 karyawan PT Namnam Fashion Industries di Cimahi terpaksa ditempuh manajemen perusahaan akibat penurunan pesanan yang drastis. Pabrik garmen yang beroperasi di Jalan Mahar Martanegara tersebut harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya demi menjaga kelangsungan operasional pabrik.

Kabar pemutusan hubungan kerja ini sempat mencuat dan viral di media sosial setelah rekaman video perpisahan buruh beredar luas. Dalam video tersebut, para pekerja tampak saling berpelukan dan menangis haru di area pabrik saat hari terakhir mereka bekerja.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut murni merupakan langkah efisiensi perusahaan. Operasional pabrik dipastikan tidak tutup secara total karena masih menyisakan sekitar 101 orang pekerja yang aktif bekerja.

Penurunan volume pesanan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama membuat manajemen tidak mampu mempertahankan seluruh kapasitas produksinya. Kondisi pasar global yang lesu menjadi faktor utama pemicu merosotnya orderan dari luar negeri.

Hak Pekerja dan Antisipasi PHK

Terkait pemenuhan hak-hak buruh, Disnakertrans memastikan seluruh karyawan yang terkena PHK telah mendapatkan hak pesangon sesuai regulasi. Pembayaran kompensasi tersebut diselesaikan langsung oleh manajemen perusahaan kepada para pekerja yang terdampak.

Pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan program pendampingan untuk membantu para buruh eks pabrik garmen tersebut. Fasilitas klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan langsung disiapkan untuk meringankan beban ekonomi para korban PHK.

Selain bantuan finansial, pemerintah setempat turut membuka akses pelatihan ulang keterampilan atau reskilling bagi para pekerja. Langkah ini diharapkan mampu membantu para mantan buruh untuk segera kembali terserap di bursa kerja nasional.

Fenomena gelombang PHK di sektor industri tekstil dan garmen ini menjadi tantangan serius bagi stabilitas ketenagakerjaan daerah. Pemerintah dituntut untuk terus mengawasi iklim investasi agar industri padat karya di wilayah Jawa Barat tetap bertahan.