National Industrial Recovery Act of 1933 atau NIRA merupakan undang-undang penting yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat untuk mengatasi krisis ekonomi masa Depresi Besar. Undang-undang ini memberikan kewenangan eksekutif kepada presiden untuk meregulasi sektor industri guna menciptakan standar upah dan harga yang adil demi merangsang perekonomian nasional. Selain itu, regulasi ini membentuk program pekerjaan umum nasional melalui Administrasi Pekerjaan Umum atau Public Works Administration.
Latar belakang lahirnya undang-undang ini tidak terlepas dari parahnya krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat sejak bulan Oktober 1929 hingga mencapai titik nadir pada awal tahun 1933. Kebijakan laissez-faire yang diterapkan oleh Presiden Herbert Hoover dinilai kurang efektif dalam membalikkan kemerosotan ekonomi negara. Ketika Franklin D. Roosevelt memenangkan pemilihan presiden tahun 1932, ia membawa keyakinan bahwa aktivisme federal yang kuat sangat dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian nasional.
Pengesahan NIRA menjadi puncak dari program seratus hari pertama masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt pada bulan Juni 1933. Para penasihat kunci presiden berpendapat bahwa persaingan yang tidak terkendali merupakan salah satu penyebab utama Depresi Besar, sehingga intervensi pemerintah melalui perencanaan nasional sangat diperlukan. Kongres akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tersebut setelah melalui perdebatan alot, terutama terkait ketentuan perlindungan hak tawar kolektif bagi serikat buruh.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeMeskipun mendapat sambutan hangat pada awal tahun pembentukannya, NIRA menghadapi tantangan besar dan kehilangan dukungan dari kalangan dunia usaha menjelang tahun 1934. Berbagai kritik muncul karena undang-undang ini dinilai mempromosikan monopoli yang merugikan serta kurang efektif dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bagian utama undang-undang ini tidak konstitusional pada bulan Mei 1935, yang kemudian mendorong lahirnya undang-undang ketenagakerjaan baru.
Latar Belakang dan Proses Perumusan
Krisis ekonomi yang dikenal sebagai Depresi Besar mulai melanda Amerika Serikat pada akhir tahun 1929 dan terus memburuk hingga tahun 1933. Berbagai upaya awal yang bersifat sukarela di bawah pemerintahan Presiden Herbert Hoover terbukti gagal menghentikan penurunan aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Kegagalan tersebut memicu tuntutan publik yang besar akan adanya solusi legislatif yang lebih tegas dari pemerintah pusat.
Kemenangan Franklin D. Roosevelt dalam pemilu presiden tahun 1932 menandai perubahan besar arah kebijakan ekonomi menuju aktivisme federal yang agresif. Dalam seratus hari pertama masa jabatannya, Kongres mengesahkan berbagai undang-undang penting untuk memperkuat sistem perbankan dan menstabilkan sektor pertanian. Di tengah kesibukan tersebut, para perumus kebijakan mulai merancang undang-undang khusus untuk memulihkan sektor industri dan ketenagakerjaan.
Perumusan rancangan undang-undang ini melibatkan berbagai tokoh penting, termasuk Hugh S. Johnson, Raymond Moley, serta para pemimpin industri terkemuka seperti Gerard Swope dan Charles M. Schwab. Mereka berkolaborasi untuk menyusun draf yang memuat ketentuan mengenai aksi kooperatif dunia usaha demi mencapai persaingan yang sehat serta perencanaan ekonomi nasional. Draf komprehensif tersebut akhirnya diajukan secara resmi kepada Kongres pada pertengahan Mei 1933.
Proses legislasi di Kongres berjalan relatif cepat di DPR, namun menghadapi perdebatan sengit di Senat terutama pada ketentuan perlindungan serikat buruh dan penangguhan undang-undang antimonopoli. Para pendukung undang-undang berargumen bahwa kode praktik perdagangan yang adil akan menghapuskan praktik upah rendah dan jam kerja berlebihan. Setelah melalui kompromi di komite gabungan, undang-undang ini akhirnya disetujui oleh Senat dan ditandatangani oleh Presiden Roosevelt pada 16 Juni 1933.
Struktur, Tantangan, dan Warisan Kebijakan
Undang-undang NIRA terbagi menjadi dua judul utama yang mengatur pemulihan industri serta pembentukan program pekerjaan umum. Judul Pertama memuat ketentuan pembentukan lembaga eksekutif untuk mengawasi kode persaingan yang adil serta pengecualian dari undang-undang antimonopoli federal. Sementara itu, Judul Kedua mendirikan Administrasi Pekerjaan Umum guna mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur publik di seluruh negeri.
Salah satu komponen paling penting sekaligus kontroversial dalam undang-undang ini adalah Bagian 7(a) yang menjamin hak pekerja untuk membentuk serikat buruh dan melakukan perundingan kolektif. Ketentuan ini melarang praktik kontrak persyaratan kerja yang merugikan buruh serta berupaya menetapkan standar jam kerja maksimum dan tingkat upah minimum. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan melalui Administrasi Pemulihan Nasional memicu gelombang kritik dari para pelaku bisnis yang merasa dirugikan oleh regulasi yang ketat.
Tantangan hukum terhadap konstitusionalitas undang-undang ini mencapai puncaknya ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan penting dalam kasus Schechter Poultry Corp. v. United States pada Mei 1935. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Judul Pertama NIRA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena memberikan kewenangan legislatif yang terlalu luas kepada eksekutif dan melampaui batas kekuasaan perdagangan antarsetengah bagian negara. Keputusan tersebut secara resmi membatalkan keberlakuan bagian utama dari undang-undang pemulihan industri tersebut.
Para sejarawan dan pengamat ekonomi secara luas memandang NIRA sebagai sebuah kegagalan kebijakan karena dinilai gagal mempercepat pemulihan ekonomi secara efektif dan justru memicu masalah monopoli. Kendati demikian, kegagalan ini memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan di masa depan, yang kemudian mendorong Kongres mengesahkan Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional pada tahun 1935. Warisan perdebatan seputar NIRA terus menjadi studi kasus penting dalam sejarah regulasi ekonomi pemerintah federal.