Staf Kongres AS Gunakan AI untuk Tulis Undang-Undang Baru

Penggunaan chatbot kecerdasan buatan kini telah merambah ke hampir setiap profesi, termasuk lembaga legislatif tertinggi di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan, pemanfaatan alat seperti ChatGPT dari OpenAI, Claude dari Anthropic, dan Grok dari xAI telah menjadi hal yang lumrah di kalangan Kongres AS.

Salah satu insiden paling menonjol melibatkan kantor Perwakilan Anna Paulina Luna (R-FL), di mana stafnya secara tidak sengaja menyalin dan menempelkan teks keluaran dari prompt Claude ke dalam catatan publik Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional. Dokumen tersebut bahkan memuat teks sisa percetakan yang janggal.

Terkait insiden tersebut, Luna secara terbuka mengakui bahwa penggunaan AI sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari dalam menyusun rancangan undang-undang pertahanan. "A lot of staff will use ChatGPT, Claude, Grok. I personally like Grok better, but my staffer prefers Claude," ujar Perwakilan Anna Paulina Luna kepada The Washington Post.

Para pegawai di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat dilaporkan menggunakan teknologi ini secara bebas. Situasi ini memicu kekhawatiran serius bahwa penggunaan AI tanpa pengawasan dapat memasukkan bahasa yang tidak masuk akal atau halusinasi ke dalam pidato, surel, hingga undang-undang itu sendiri.

Minimnya Pengawasan dan Aturan di Capitol Hill

Kekhawatiran utama dari fenomena ini adalah hampir tidak adanya pengawasan resmi di Capitol Hill terkait pemanfaatan kecerdasan buatan. Hingga saat ini, belum ada catatan mengenai staf yang mendapat sanksi formal akibat penggunaan AI yang melanggar aturan.

Meskipun banyak perwakilan yang mengakui menggunakan chatbot untuk keperluan riset, risiko terbesar justru terletak pada para asisten yang menggunakan teknologi tersebut secara mandiri tanpa pengawasan yang memadai dari atasan.

Beberapa staf parlemen memilih untuk berinisiatif menetapkan aturan mandiri demi menjaga kualitas pekerjaan mereka. Sydney Broome, seorang asisten untuk Perwakilan Cleo Fields (D-LA), mengaku memutuskan untuk tidak pernah menggunakan alat AI guna menulis dokumen dari awal.

Keputusan tersebut terinspirasi dari aturan akademik yang pernah ia pelajari di bangku kuliah, mengingat pihak pimpinan Kongres sendiri hingga kini belum memberlakukan regulasi internal yang serupa untuk melarang praktik tersebut.

Dorongan Adopsi Teknologi dan Tantangan Regulasi

Maraknya penggunaan AI di lingkungan legislatif ini merupakan kelanjutan dari dorongan pemerintah agar setiap sektor pemerintahan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan secara masif. Kebijakan tersebut mencakup berbagai instansi publik tanpa terkecuali.

Kondisi ini sekaligus menyoroti betapa longgarnya pengawasan terhadap cara teknologi tersebut dimanfaatkan di lingkungan Capitol Hill. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa regulasi federal yang ketat kemungkinan besar akan sulit diterapkan dalam waktu dekat.

Para pengamat menilai bahwa ketergantungan terhadap chatbot dalam penyusunan kebijakan publik dapat berpotensi menurunkan kualitas dan kredibilitas produk hukum yang dihasilkan oleh negara. Oleh karena itu, batasan yang jelas dinilai sangat diperlukan ke depannya.

Data menunjukkan bahwa keterlibatan staf dalam pemanfaatan sistem otomatisasi terus meningkat di berbagai komite. Evaluasi mendalam terhadap standar operasional prosedur penulisan legislasi harus segera dilakukan agar integritas hukum tetap terjaga.