Usut Karhutla Sampai Akar, DPR Desak Audit Korporasi dan Manajemen

Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga tuntas ke akar-akarnya. Sebagaimana diwartakan oleh media Suara.com, desakan ini mengemuka seiring maraknya insiden kebakaran yang memerlukan penanganan hukum yang tidak hanya menyasar pelaku di lapangan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, secara khusus meminta agar pemerintah melakukan audit korporasi terhadap seluruh perusahaan yang diduga terlibat. Menurutnya, audit ini sangat penting guna menelusuri pertanggungjawaban hingga tingkat pengambil keputusan tertinggi di dalam manajemen perusahaan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul langkah Bareskrim Polri yang telah menetapkan sebanyak 72 orang tersangka terkait kasus karhutla dari puluhan laporan di berbagai wilayah Sumatra dan Kalimantan. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Jambi, hingga Kalimantan Tengah.

Alex menilai bahwa audit korporasi dapat menjadi instrumen strategis untuk menjembatani peristiwa kebakaran di lapangan dengan pihak yang bertanggung jawab secara korporasi. Politisi tersebut menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang permanen bagi para pelanggar hukum.

"Audit korporasi ini menjembatani celah antara peristiwa kebakaran di lapangan dengan pertanggungjawaban di tingkat pengambil keputusan. Dengan audit, kita tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memadamkan niat untuk membakar," ujar Alex.