Tuntut Kejelasan Kasus Man City, Bos Arsenal Desak Putusan Cepat

Chief Executive Arsenal Richard Garlick dengan tegas menyatakan bahwa seluruh klub peserta kompetisi Premier League menginginkan kejelasan serta penyelesaian cepat terkait kasus dugaan pelanggaran aturan finansial Manchester City yang mencakup lebih dari 100 dakwaan.

Proses penegakan hukum independen tersebut telah berjalan selama tiga setengah tahun sejak Manchester City pertama kali didakwa pada Februari 2023, sementara sidang disiplin sendiri telah rampung lebih dari satu setengah tahun lalu tanpa adanya keputusan final yang dipublikasikan.

"Ini sudah berlangsung cukup lama. Semua pihak, baik liga maupun klub-klub peserta, menginginkan kejelasan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya," ujar Richard Garlick saat diwawancarai oleh BBC Sport pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Meskipun mengakui bahwa situasi tanpa kepastian ini menimbulkan rasa frustrasi di kalangan klub, Garlick menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kendali ataupun kapasitas untuk berspekulasi lebih jauh dan hanya berharap solusi segera tercapai.

Respons Premier League dan Beban Biaya Hukum

Chief Executive Premier League Richard Masters sebelumnya mengakui bahwa proses penanganan kasus megabintang tersebut memakan waktu lebih lama dari perkiraan semula akibat kompleksitas aturan yang harus melalui prosedur natural hingga tuntas.

Di sisi lain, klub-klub peserta Premier League dilaporkan semakin merasakan tekanan finansial yang besar setelah liga menghabiskan anggaran hingga 45 juta poundsterling hanya untuk biaya hukum selama musim 2023 hingga 2024.

Manchester City sendiri secara konsisten membantah seluruh tuduhan pelanggaran yang dilayangkan, termasuk dugaan kegagalan menyediakan informasi keuangan akurat sejak musim 2009 hingga 2018 serta pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan liga.

Di tengah ketidakpastian putusan sidang independen tersebut, klub-klub rival seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham Hotspur sebelumnya telah mengambil langkah hukum antisipatif dengan memesan hak klaim kompensasi bernilai besar.