Karhutla Kalbar Membara, Mengapa Fokus Norsan Tertuju ke Peladang

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan tajam seiring dengan meluasnya area yang terdampak hingga mencapai puluhan ribu hektare. Menghadapi situasi darurat ini, Gubernur Kalbar Ria Norsan justru lebih sering mengarahkan perhatian dan imbauannya kepada aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat dan para peladang lokal.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, sorotan tersebut menguat sepanjang Agustus 2026 di tengah ancaman musim kemarau ekstrem. Bahkan sebelum polemik pencabutan aturan daerah mencuat ke publik, Norsan secara tegas meminta agar praktik pembakaran ladang dihentikan sementara waktu demi meredam potensi bencana yang lebih besar.

Dalam keterangannya pada pertengahan Agustus lalu, Norsan menyebutkan bahwa luas lahan yang terbakar di wilayahnya telah menyentuh angka sekitar 28 ribu hektare. Pemerintah Provinsi Kalbar lantas mengambil langkah darurat dengan menutup sementara izin pembakaran ladang terbatas yang sebelumnya diakomodasi dalam regulasi daerah.

"Kami akan mengeluarkan surat instruksi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berladang, agar tidak membakar ladang pada saat musim kemarau seperti sekarang ini," ujar Norsan saat memberikan keterangan pers.

Ia menambahkan bahwa ketentuan pembakaran lahan maksimal dua hektare yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal untuk sementara ditiadakan. Kebijakan tersebut diambil guna mengantisipasi dampak buruk fenomena El Nino yang memperparah kekeringan.

Sikap senada kembali ditekankan Norsan ketika melakukan peninjauan langsung ke lokasi kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, bersama Menteri Kehutanan Raja Juli. Di hadapan warga, ia memahami tradisi membuka lahan dengan membakar untuk mendapatkan abu penyubur tanah, namun meminta kesadaran warga menahan diri.

"Saya melihat masyarakat, saya tidak mengkultuskan satu suku ya tapi seluruh masyarakat Kalbar. Ini umumnya membuka lahan dengan cara membakar, saya tahu itu mendapatkan abu daripada pembakaran itu untuk pupuk dan kalau bisa dalam situasi seperti ini tahan dulu untuk bakar lahan," tutur Norsan.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah daerah berupaya menyediakan bantuan alat berat agar proses pembukaan lahan bisa dilakukan tanpa harus membakar. Kendati demikian, fokus penanganan yang kerap mengarah pada aktivitas peladang ini memunculkan perdebatan tersendiri di tengah masyarakat.

Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tidak sepenuhnya bersumber dari aktivitas perladangan tradisional semata. Sejumlah titik api diketahui juga melanda kawasan lahan gambut, area perkebunan, serta wilayah yang masuk dalam konsesi korporasi besar.

Karakteristik perladangan masyarakat umumnya tidak menyentuh kawasan gambut dalam skala luas, sehingga muncul pertanyaan publik mengenai sejauh mana pengawasan dan tindakan tegas pemerintah terhadap aktivitas perusahaan pemegang konsesi di wilayah rawan karhutla.

Dengan total luas lahan terbakar yang mencapai sekitar 28 ribu hektare, para pengamat menilai penanganan krisis lingkungan ini tidak boleh hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Keseimbangan antara penertiban aktivitas peladang dan pengawasan ketat terhadap korporasi menjadi kunci utama penanggulangan karhutla.

Polemik ini pun beririsan dengan dinamika pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022 yang sempat diminta oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah bersama DPRD Kalbar akhirnya memilih untuk meninjau ulang aturan tersebut alih-alih mencabutnya secara permanen demi mengakomodasi kearifan lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.