US Ajukan Pajak Token AI untuk Dana Lapangan Kerja

Anggota parlemen US mengusulkan RUU baru untuk mengenakan pajak pada token AI dan pendapatan perusahaan teknologi demi mendanai penciptaan lapangan kerja jika teknologi tersebut memicu pengangguran massal. Proposal dari DPR tersebut menerapkan cukai pada perusahaan AI besar dengan tarif yang otomatis naik jika tingkat pengangguran melonjak, di mana dananya dialokasikan untuk sektor konstruksi perumahan hingga perawatan anak dan lansia.

"Jika Kongres tidak bertindak, kebangkitan AI dapat menciptakan transfer kekayaan terbesar dalam sejarah dari kelompok bawah ke atas," ujar Perwakilan Sara Jacobs dalam rilis pers bersama terkait undang-undang tersebut. Menurutnya, jika AI meraup keuntungan dari kerja manusia, para pekerja berhak mendapatkan jaminan pekerjaan serta bagian dari keuntungan tersebut.

RUU yang diajukan oleh Jacobs bersama Perwakilan Greg Casar dan Valerie Foushee mengusulkan pajak ganda, yakni mengenakan pajak pada nilai token atau pendapatan dari layanan AI sebesar 2% dan 3% ketika pengangguran berada di angka 5% atau kurang, lalu meningkat seiring kenaikan tingkat pengangguran. Langkah ini melengkapi berbagai upaya sebelumnya di Kongres untuk mengatasi potensi dislokasi tenaga kerja akibat otomatisasi.

Selain itu, para senator seperti Ron Wyden dan Elizabeth Warren turut mengusulkan perubahan pajak pusat data AI serta pengenaan cukai untuk membantu pekerja yang terdampak. Senator Bernie Sanders bahkan memperingatkan bahwa AI dapat melenyapkan puluhan juta pekerjaan sehingga mengusulkan American AI Sovereign Wealth Fund Act dengan pungutan pajak satu kali sebesar 50% pada OpenAI, Anthropic, dan xAI.

Dukungan Pemimpin Teknologi Atasi Pengangguran AI

Kekhawatiran terhadap dislokasi tenaga kerja juga dirasakan oleh para pemimpin di sektor teknologi dunia yang mengakui adanya potensi pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Tokoh teknologi Bill Gates sebelumnya menyerukan agar ada pajak pada token AI dan robot guna menyeimbangkan sistem perpajakan yang dinilai saat ini justru mendorong penggantian manusia dengan mesin.

Bahkan, para eksekutif dari perusahaan pengembang sistem AI turut mengakui adanya risiko perpindahan tenaga kerja berskala besar yang mungkin memaksa pemerintah mempertimbangkan mekanisme redistribusi keuntungan AI. CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan bahwa pengangguran akibat AI dapat menuntut sumber pendapatan pajak baru dan bahkan mengusulkan pajak 3% dari pendapatan penggunaan model yang didistribusikan kembali.

Di sisi lain, CEO OpenAI Sam Altman pernah menemui Bernie Sanders untuk membahas kepemilikan publik di perusahaannya agar masyarakat dapat menikmati keuntungan finansial dari ledakan teknologi AI. Sejumlah eksekutif perusahaan pencari web DuckDuckGo juga menyatakan kesediaannya membayar pajak 10% atas penggunaan token AI demi mendukung stabilitas tenaga kerja.

Meski demikian, pihak OpenAI, Anthropic, serta para pengusul RUU belum memberikan tanggapan resmi ketika dimintai komentar lebih lanjut terkait dukungan terhadap usulan pajak publik tersebut. Perdebatan regulasi ini menunjukkan bagaimana pemerintah dan industri teknologi harus segera mencari titik temu untuk melindungi masa depan pekerja di era digital.