Sebagaimana diwartakan, desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset diperluas ruang lingkupnya kembali mencuat dari parlemen. Anggota Komisi XI DPR Harris Turino dengan tegas meminta agar aturan tersebut tidak hanya menyasar kasus korupsi semata, melainkan juga diterapkan pada seluruh tindak pidana termasuk sektor perpajakan dan perbankan.
Mengutip pernyataan Harris dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/9), ia menilai bahwa kejahatan ekonomi seperti penggelapan pajak maupun pelanggaran di sektor perbankan memiliki dampak yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Menurutnya, aturan perampasan aset harus diterapkan secara adil dan menyeluruh tanpa boleh ada pengecualian bagi pelaku kejahatan tertentu.
"Undang-Undang Perampasan Aset tidak bisa hanya kepada tindak pidana korupsi. Semua tindak pidana," ujar Harris sebagaimana dikutip dari Antara.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeLebih lanjut, politisi tersebut juga membeberkan sejumlah tindak pidana lain yang mendesak untuk dijerat dengan mekanisme perampasan aset. Di antaranya mencakup perdagangan orang, peredaran narkotika, perdagangan senjata, hingga perdagangan organ tubuh manusia yang dinilai sangat mengancam keamanan sosial.
"Termasuk perdagangan orang, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, perdagangan organ. Perbankan, perpajakan. Enak amat orang gelapin pajak enggak bisa disita," tambahnya dengan nada tegas.
Harris juga menyoroti bahwa dampak dari kejahatan di sektor perbankan kerap kali tidak kalah merusak dibanding tindak pidana korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mengawal proses legislasi tersebut hingga tuntas demi menciptakan sistem perekonomian nasional yang lebih bersih.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, DPR RI sebelumnya telah menyepakati target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Tenggat waktu tersebut menjadi komitmen serius parlemen menyusul adanya aksi demonstrasi dan aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah.
Dalam draf yang tengah dibahas, tercatat ada sejumlah tindak pidana yang masuk dalam daftar cakupan perampasan aset, mulai dari korupsi, narkotika, terorisme, hingga kejahatan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan, perbankan, dan perpajakan yang kini terus dimatangkan bersama pemerintah.