Atasi Karhutla Kalimantan, Pemerintah Kembali Siapkan Modifikasi Cuaca

Pemerintah berencana untuk kembali mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah strategis menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih mengancam wilayah Kalimantan. Berdasarkan laporan yang dihimpun, peluang pelaksanaan OMC ini difokuskan di Kalimantan Barat pada periode 23 hingga 27 Agustus 2026.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pihaknya saat ini terus berkoordinasi intensif guna mematangkan teknis pelaksanaan di lapangan.

Sebagaimana diwartakan, OMC sebelumnya telah dilakukan di Kalimantan Barat pada 13 hingga 17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Sepanjang periode tersebut, sebanyak sembilan sorti penerbangan telah dijalankan dengan hasil estimasi volume curah hujan mencapai 10,92 juta meter kubik di wilayah penyemaian.

Ristianto menegaskan bahwa OMC tetap bersinergi dengan penanganan di darat. "Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan resmi.

Namun, situasi berbeda terjadi di Kalimantan Tengah. Kondisi cuaca di wilayah tersebut diprakirakan masih didominasi oleh cuaca kering dengan pertumbuhan awan hujan yang sangat terbatas hingga akhir Agustus 2026. Oleh karena itu, peluang dilakukannya OMC di wilayah ini dinilai masih cukup minim.

Menghadapi keterbatasan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menambah dukungan armada udara guna membantu satuan tugas di Kalimantan Tengah. Tambahan armada meliputi helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing yang dikerahkan untuk menjangkau titik api di medan sulit.

Langkah ini diambil setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkoordinasi dengan Kepala BNPB. Penambahan armada udara bertujuan mempercepat pembasahan dari udara, terutama di lokasi yang tidak terjangkau oleh jalur darat.

Meski demikian, Ristianto memberikan catatan terkait kendala teknis. "Dalam kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan, helikopter tidak dapat dipaksakan menjangkau lokasi pemadaman," jelasnya menyoroti dampak asap pekat yang menyelimuti kawasan seperti Jabiren hingga Taman Nasional Sebangau.

Sebagai penutup, pemerintah memastikan bahwa strategi penanganan karhutla akan terus disesuaikan dengan kondisi aktual. Pemadaman darat, penyekatan, dan pendinginan lokasi tetap menjadi prioritas utama selama kondisi atmosfer belum mendukung untuk operasi udara lebih lanjut.