Aturan Senjata Peredam Suara Dicabut, Era Baru Hak Kepemilikan

Peredam suara senjata api dan senapan laras pendek resmi mengalami deregulasi menyusul keputusan Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan terbaru.

Anggota DPR AS Andrew Clyde menyebut langkah ini sebagai pemulihan terbesar bagi hak kepemilikan senjata atau Second Amendment dalam kurun waktu hampir satu abad terakhir.

Politisi asal Partai Republik tersebut menilai pajak dan registrasi ketat yang berlaku sejak tahun 1934 pada dasarnya membebani hak konstitusional warga negara Amerika Serikat.

Melalui undang-undang terbaru, tarif pajak terkait regulasi tersebut telah dikurangi menjadi nol dolar, membuka jalan bagi para aktivis pembela hak senjata untuk merayakan kemenangan besar.

Dukungan Politik dan Desakan Tidak Melakukan Banding

Meskipun demikian, kelompok-kelompok pencegahan kekerasan senjata melontarkan kritik keras dan menilai kebijakan tanpa perlawanan dari pemerintah ini membahayakan keselamatan publik.

Andrew Clyde bersama puluhan legislator Republik sebelumnya telah melayangkan surat resmi kepada Jaksa Agung Todd Blanche agar tidak meneruskan upaya banding hukum.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa langkah banding hanya akan memperpanjang ketidakpastian regulasi bagi pemilik senjata taat hukum serta membuang anggaran lembaga penegak hukum.

Pemerintahan pimpinan Presiden Donald Trump akhirnya memilih untuk tidak mengajukan perlawanan hukum sehingga putusan pengadilan dapat langsung berlaku tanpa hambatan berarti.

Kelompok advokasi senjata menyambut gembira keputusan ini karena dianggap mengembalikan kebebasan warga dalam mengakses perlengkapan pertahanan diri secara lebih mudah.

Kendati disambut antusias oleh industri senjata api, kebijakan deregulasi ini tetap memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat terkait isu keselamatan dan regulasi federal.