Pemerintah Kabupaten Bima kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi dan rotasi jabatan skala besar. Sebanyak 274 pejabat struktural dan fungsional secara resmi dilantik serta diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Bima Ady Mahyudi pada Rabu, 22 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan pantauan redaksi di lokasi, prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta jajaran keluarga dari para pejabat yang dilantik.
Dari total pejabat yang dilantik, posisi level pimpinan tinggi pratama diisi oleh tiga nama utama. M. Amin, S.Sos resmi mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zainudin menduduki posisi Kepala Bakesbangpol, sementara M. Farid, SKM., MPH dipercaya untuk memimpin DP3AP2KB Kabupaten Bima.
Selain pejabat tinggi pratama, sejumlah pejabat administrator turut mengalami promosi dan rotasi posisi. Beberapa di antaranya meliputi H. Ahyani, S.Ag sebagai Kepala Bagian Kesra Setda, Edison, SE sebagai Camat Wera, Arsyad, SE sebagai Camat Ambalawi, Gunawan, S.Pd., M.Pd sebagai Sekretaris Camat Bolo, serta Titian Sumarni, SE yang menjabat Kasi Pemerintahan Kecamatan Palibelo.
Sektor pendidikan menjadi porsi terbesar dalam agenda pelantikan kali ini. Tercatat sebanyak 264 kepala sekolah dari jenjang TK, SD Negeri, hingga SMP resmi dilantik untuk menyegarkan kepemimpinan di unit satuan pendidikan Kabupaten Bima.
Menurut Bupati Ady Mahyudi, kebijakan mutasi jabatan ini merupakan kebutuhan fundamental organisasi yang disusun berdasarkan evaluasi kompetensi, kebutuhan pelayanan publik, serta target peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.
"Jabatan bukanlah sebuah penghargaan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, dedikasi, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bupati Ady Mahyudi dalam pengarahannya.
Bupati menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan visi pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan integritas seluruh elemen aparatur. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak boleh hanya berfokus pada struktur organisasi, tetapi juga harus menyentuh perubahan pola pikir serta budaya kerja.
Dari hasil observasi tim redaksi, agenda penataan birokrasi ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah. Bupati mengimbau seluruh pejabat baru untuk segera beradaptasi, mengikis ego sektoral, dan memperkuat kolaborasi demi menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas.