Dikutip dari laporan Tribun Jatim Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang tengah memperketat validasi data kesejahteraan masyarakat menyusul banyaknya penetapan kelompok atau desil warga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tidak tepat sasaran. Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah warga dari kalangan ekonomi menengah ke atas justru tercatat berada di desil bawah.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta seluruh camat dan perangkat daerah terkait untuk langsung turun tangan melakukan verifikasi faktual di lapangan. Menurutnya, dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah menuntut adanya pembaruan data secara berkala agar tidak merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan laporan yang diterima, banyak kasus menunjukkan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah justru berada pada posisi desil 6-7, sementara golongan yang lebih mampu berada di desil 4-5. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat efektivitas berbagai program bantuan sosial dari pemerintah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeBupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menegaskan bahwa verifikasi kondisi riil warga sangat krusial guna menghindari ketidaksesuaian data. Ia juga mendorong pemanfaatan peluang pemutakhiran data yang tersedia setiap tiga bulan sekali agar informasi yang disajikan selalu akurat dan valid.
Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Lumajang Sonhaji menjelaskan bahwa penentuan desil warga di dalam DTSEN melibatkan sebanyak 41 variabel penilaian. Seluruh variabel tersebut nantinya akan diproses melalui sistem pengolahan data untuk menghasilkan angka indeks kesejahteraan di setiap kepala keluarga.