Harga BBM Erbil Melambung Tinggi, Al-Abadi Ungkap Pilihan KRG

Menteri Perminyakan Irak Bassem Mohammed Khudhair al-Abadi menegaskan perbedaan mencolok harga bahan bakar minyak di wilayah Kurdistan bersumber dari keputusan Pemerintahan Wilayah Kurdistan (KRG) sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan al-Abadi di Baghdad menanggapi keluhan publik mengenai harga BBM di pompa bensin Erbil yang melonjak drastis.

Berdasarkan laporan di lapangan, harga BBM jenis Super di Erbil meroket hingga 2.390 dinar per liter, sementara jenis Muhassan berada di kisaran 2.190 dinar, Normal 1.695 dinar, serta diesel seharga 1.390 dinar per liter. Angka tersebut jauh melampaui harga subsidi federal di wilayah Irak lainnya di mana jenis Normal hanya dijual seharga 450 dinar per liter.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Beban pengeluaran masyarakat setempat dilaporkan semakin berat mengingat rata-rata pendapatan rumah tangga di wilayah tersebut berada di kisaran 400 dolar per bulan. Mengisi penuh tangki mobil berkapasitas 50 liter dengan BBM jenis Normal di Erbil menghabiskan biaya sekitar 84.750 dinar atau memakan lebih dari 14 persen total pendapatan bulanan.

Menanggapi situasi ini, al-Abadi menjelaskan bahwa kesepakatan tripartit antara Kementerian Perminyakan, KRG, dan perusahaan minyak memberikan kebebasan bagi pihak Kurdistan untuk mengelola alokasi minyak mentah 50.000 barel per hari. Pihak KRG disebut memilih mengambil alokasi tersebut untuk kilang internal dan bertanggung jawab penuh menyediakan produk BBM bagi warganya.

"Kami tidak membedakan antara warga di Kurdistan dan warga di bagian selatan, tengah, maupun barat," ujar al-Abadi menegaskan bahwa pemerintah federal turut merasakan beban yang dihadapi masyarakat Kurdistan. Ia menambahkan bahwa penyelesaian masalah distribusi energi ini membutuhkan dialog panjang serta pengesahan undang-undang minyak dan gas federal.

Dari analisis awak media, polemik harga BBM di Kurdistan mencerminkan kompleksitas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola energi nasional. Ketergantungan ekonomi regional pada skema pasokan mandiri terbukti memicu disparitas harga yang tajam di tengah tekanan ekonomi global.