Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendadak menjadi perbincangan hangat dan viral di media sosial pada Kamis (23/7/2026). Sorotan publik mengemuka setelah dirinya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihentikan maupun dibubarkan begitu saja karena merupakan bagian dari janji politik prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono usai dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri pada Rabu (22/7/2026). Dilantiknya Sudaryono menandai babak baru dalam pengelolaan lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan gizi nasional tersebut.
"Makan Bergizi adalah tender politic-nya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden," ujar Sudaryono saat ditemui di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Menanggapi berbagai dinamika dan keluhan publik terkait pelaksanaan MBG, Sudaryono berjanji fokus utamanya pascadilantik adalah membenahi tata kelola BGN. Ia menegaskan bahwa pihak BGN tidak akan lari dari persoalan teknis maupun operasional yang muncul di lapangan.
"Yang kami lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia," kata Sudaryono menambahkan.
Selain berfokus pada nutrisi masyarakat, ia memaparkan bahwa program MBG memiliki dampak berganda terhadap roda perekonomian lokal. Pelaksanaan rantai pasok pangan program ini diproyeksikan mampu memberdayakan para pelaku UMKM, petani, hingga peternak di tingkat pedesaan.
"Dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat," ucapnya mantap.
Pernyataan tegas Sudaryono ini muncul di tengah tingginya perhatian publik terhadap efektivitas dan transparansi di BGN. Sebelumnya, lembaga ini sempat diterpa isu miring terkait ketidaktransparanan hingga persoalan hukum yang memicu pengunduran diri pejabat sebelumnya.
Guna mengikis keraguan publik, Sudaryono berkomitmen penuh membangun sistem kerja lembaga yang akuntabel dan berbasis sistem digital agar terhindar dari intervensi oknum. "Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin enggak transparan harus transparan. Yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person, orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person. Harus bisa by system, trust in system," tegasnya.