Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI menjadi babak sejarah kelam saat gerakan oposisi pemerintah daerah melahirkan pemerintahan tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan tersebut dipicu oleh kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatera Tengah terhadap kebijakan pemerintah pusat yang terpusat dan menimbulkan ketimpangan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Ahmad Husein selaku pemimpin Dewan Banteng mendeklarasikan PRRI di Padang, Sumatera Barat, setelah ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara tidak digubris oleh pemerintah pusat. Melalui deklarasi tersebut, Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai Perdana Menteri dalam kabinet tandingan yang dibentuk untuk menuntut perbaikan sistem pemerintahan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribePemerintah pusat memandang gerakan PRRI sebagai bentuk separatisme yang mengancam kedaulatan negara. Respons tegas diambil melalui pengerahan kekuatan militer gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang tercatat sebagai pengerahan terbesar sepanjang sejarah militer Indonesia.
Operasi militer yang dilancarkan pemerintah pusat berhasil melumpuhkan kegiatan administrasi serta memicu gelombang pengungsian besar-besaran di wilayah Sumatera Tengah. Guna memulihkan tatanan pemerintahan, pemerintah pusat akhirnya memecah wilayah tersebut menjadi tiga provinsi dan melantik Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa sebagai Gubernur Sumatera Barat pertama.
Dampak Pasca PRRI dan Pembubaran Partai Politik
Dampak dari konflik PRRI meninggalkan pukulan kejiwaan yang mendalam bagi masyarakat Minang yang sebelumnya berada di barisan terdepan perjuangan kemerdekaan nasional. Mereka harus menerima kenyataan pahit karena dicap sebagai kelompok pemberontak separatis oleh pemerintah pusat.
Buntut dari keterlibatan sejumlah tokoh dalam gerakan tersebut berujung pada pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialist Indonesia oleh Presiden Soekarno. Pembubaran kedua partai besar itu mengubah peta kekuatan politik nasional secara signifikan pada masa tersebut.
Di sisi lain, pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI justru semakin menguat di wilayah Sumatera Barat seiring dengan banyaknya pegawai negeri pendukung PRRI yang digantikan oleh kader komunis. Situasi politik daerah pun bergeser di bawah cengkeraman pengaruh partai berlambang palu arit tersebut.
Konflik yang terjadi tidak hanya meredam aspirasi otonomi daerah, tetapi juga mencatatkan sejarah panjang mengenai korban jiwa dan kekerasan selama operasi penumpasan berlangsung. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan dinamika politik dan desentralisasi di Indonesia.