Sejarah PRRI, Gerakan Oposisi dan Deklarasi Pemerintahan Tandingan

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintahan tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat.

PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil Sumatra Tengah mengenai otonomi daerah serta desentralisasi. Ahmad Husein mendeklarasikan PRRI setelah merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutan tersebut, sehingga pemerintah pusat melihat gerakan ini sebagai sebuah aksi separatisme.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatra Tengah dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah pusat yang cenderung sentralis. Hal ini menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Pertemuan di Sungai Dareh pada 9 sampai 10 Januari 1958 menghasilkan kesepakatan untuk melahirkan gerakan koreksi terhadap pemimpin yang bertindak inkonstitusional dan mengangkat Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan.

Ultimatum dan Pembentukan Kabinet Pemerintahan PRRI

Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum pada 10 Februari 1958 agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Ultimatum tersebut menuntut agar Presiden kembali kepada kedudukan konstitusionalnya, namun tidak digubris oleh pemerintah pusat.

Setelah ultimatum tidak direspon dan para tokoh dipecat dari Angkatan Darat, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia sebagai pemerintah tandingan di Padang. PRRI langsung membentuk kabinet dengan menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.

Susunan kabinet PRRI turut melibatkan sejumlah tokoh penting seperti Assaat sebagai Menteri Dalam Negeri, Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri, serta Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran.

Deklarasi PRRI segera mendapat sambutan dukungan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah melalui gerakan Permesta, meski pada akhirnya pemerintah pusat mengerahkan kekuatan militer besar-besaran untuk menumpas gerakan tersebut.