Militerisme adalah kepercayaan atau keinginan suatu pemerintahan atau rakyat bahwa suatu negara harus mempertahankan kemampuan militer yang kuat dan menggunakannya secara agresif untuk memperluas kepentingan nasional. Sistem tersebut memberikan kedudukan lebih utama kepada pertimbangan militer dalam kebijakannya daripada kekuatan politik lainnya, di mana pihak dalam dinas militer mendapatkan perlakuan istimewa.
Secara ideologis, militerisme terdiri atas supremasi, loyalisme, ekstremisme, proteksionisme-darurat, serta ultranasionalisme atau bentuk patriotisme yang sempit. Doktrin perdamaian melalui kekuatan diwujudkan sebagai pemikiran unggul di atas hubungan diplomatik dan masalah kesejahteraan sosial.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeDari segi ekonomi, negara-negara dengan militer modern memerlukan anggaran besar dibanding bangsa lain umumnya untuk mempertahankan kekuatan besar atau meningkatkan kapasitas pertahanan. Pengaruh militer sangat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan sipil, khususnya saat negara terlibat dalam ekspansionisme.
Berbagai catatan sejarah menunjukkan penerapan sistem ini pada sejumlah pemerintahan, seperti Kekaisaran Jepang, Britania Raya, Jerman Nazi, Kerajaan Italia di bawah Mussolini, hingga Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein dan Amerika Serikat.
Perwujudan Militerisme dalam Sejarah Dunia
Perwujudan militerisme Jerman berakar dari nasionalisme yang diwarisi dari Kerajaan Prusia sebelum penyatuan, di mana kelas perwira menyediakan sebagian besar pejabat untuk administrasi sipil negara. Nasionalisme ini menjadi dasar bagi militerisme Jerman sebelum dan pada masa kedua perang dunia.
Sejajar dengan Jerman pada abad ke-20, militerisme Jepang dimulai melalui serangkaian kejadian yang memberi kesempatan kepada militer mendikte urusan pemerintahan. Dengan kekuatan diktatorial tersebut, Jepang menyerang Tiongkok pada tahun 1932 dan memperluas Perang Dunia Kedua ke Front Pasifik.
Sementara itu, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para pemimpin politik serta militer memperbaharui pemerintah Amerika Serikat untuk membangun pemerintahan sentral kuat demi menerapkan kebijakan imperial di Pasifik dan Karibia. Perluasan tentara AS dianggap penting untuk pendudukan wilayah baru yang direbut dari Spanyol.
Irak juga menjadi negara sangat termiliterisasi selama beberapa dekade, mulai dari pemerintahan Abd al-Karim Qasim hingga perebutan kekuasaan oleh Partai Ba'ath pada tahun 1968. Selama periode tersebut, pengeluaran untuk sektor militer meningkat drastis dibandingkan sektor lainnya.