Presiden Syria Ahmed al-Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahannya saat ini sedang aktif bekerja untuk mencapai perjanjian keamanan dengan Israel melalui partisipasi dari beberapa negara.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan program Al Muqabala di Al Jazeera, al-Sharaa menyatakan harapannya agar kesepakatan tersebut dapat menjadi pintu gerbang menuju perdamaian yang komprehensif di kawasan.
Ia juga memastikan bahwa perjanjian semacam itu tidak akan pernah mengorbankan hak kedaulatan Syria atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1973.
Menurut al-Sharaa, Syria sengaja menghindari berbagai bentuk bentrokan dengan Israel demi membuka jalan bagi resolusi krisis yang lebih luas dan menyeluruh di masa depan.
Langkah diplomatik ini muncul menyusul serangkaian serangan dan incursions militer Israel di wilayah selatan Syria sejak al-Sharaa memegang kekuasaan pada Desember 2024 usai runtuhnya rezim Bashar al-Assad.
Selain membahas hubungan dengan Israel, al-Sharaa menegaskan bahwa pemerintahannya tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan intervensi militer ke negara tetangga, Lebanon.
Sebaliknya, pemerintah Syria kini tengah berdiskusi dengan otoritas Lebanon untuk mencari cara terbaik membantu negara tersebut keluar dari krisis yang sedang melanda.
Menanggapi situasi di Lebanon, al-Sharaa menegaskan dukungan penuh Damascus terhadap upaya pembatasan senjata dan penyerahan keputusan perang serta damai secara eksklusif kepada negara Lebanon.
Di bidang domestik dan ekonomi, al-Sharaa berargumen bahwa pencabutan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan negara lainnya tidak akan efektif jika Syria belum dikeluarkan dari daftar negara sponsor terorisme.
Terkait perjanjian internal dengan Syrian Democratic Forces atau SDF, sang presiden mengakui adanya keterlambatan dalam implementasinya namun tetap berkomitmen penuh untuk menyukseskannya.
Pemerintah Syria juga telah membentuk sebuah komite khusus yang bekerja sesuai standar internasional guna menangani masalah orang hilang selama perang saudara yang berlangsung dari tahun 2011 hingga 2024.