Profil Bonifacius Cornelis de Jonge mencatatkan rekam jejak sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada kurun waktu 12 September 1931 hingga 16 September 1936. Pria kelahiran Den Haag pada 22 Januari 1875 ini dikenal memiliki latar belakang pendidikan di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Utrecht sebelum akhirnya terjun ke panggung politik serta dunia bisnis kekaisaran Belanda.
Karier politik De Jonge melonjak pesat di tengah pertempuran Perang Dunia I tatkala dirinya dipercaya menjabat sebagai Menteri Peperangan Belanda. Penunjukan tersebut menjadikan dirinya sebagai sosok sipil pertama yang berhasil menduduki posisi strategis itu. Pada periode sama, ia sempat memegang jabatan sebagai Menteri Angkatan Laut ad interim hingga kabinet pemerintahan jatuh pada 1918.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeLepas dari jabatan menteri, De Jonge merambah ke industri kapitalis bermodal besar dengan masuk dalam jajaran manajemen perusahaan minyak bumi skala internasional. Ia mengelola Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang merupakan anak perusahaan lintas negara Royal Dutch Shell, lalu menjabat direksi Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij sepanjang rentang tahun 1921 hingga 1930.
Pengalaman bisnis sektor energi tersebut membawa De Jonge melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia termasuk kawasan Hindia Belanda, Tiongkok, Jepang, hingga Amerika Utara. Sebelum akhirnya menerima mandat sebagai gubernur jenderal pada 1931, ia sempat menolak deretan penawaran jabatan publik lain yang disodorkan kepadanya sejak awal dekade 1920-an.
Rekam Jejak Kepemimpinan Otoriter dan Kebijakan Kontroversial
Sosok Bonifacius Cornelis de Jonge selama memimpin Hindia Belanda dikenal amat otoriter serta menutup diri dari segala bentuk kritik masyarakat maupun aktivis pergerakan. Salah satu pernyataan tegas De Jonge yang paling fenomenal menggambarkan komitmen kolonialnya untuk terus mempertahankan kekuasaan Belanda dengan tindakan represif dan tangan besi di tanah jajahan.
"Kami telah memerintah di sini selama tiga ratus tahun dengan cambuk dan tongkat dan kami harus tetap melakukannya untuk tiga ratus tahun lagi," ujar De Jonge menguraikan pandangan kolonialnya saat memimpin pemerintahan Hindia Belanda.
Sikap keras tersebut berdampak langsung pada iklim kebebasan pers dan pergerakan nasionalisme di tanah air. De Jonge tidak segan melakukan pembredelan terhadap berbagai media cetak yang memberikan dukungan pada gerakan kemerdekaan Indonesia, serta memperketat pengawasan terhadap para tokoh pergerakan yang dinilai mengancam stabilitas kekuasaan kolonial.
Pemerintah kolonial di bawah pimpinannya juga memberlakukan ordonansi sekolah liar yang bersifat preventif pada tahun 1932 guna membatasi ruang gerak pendidikan swasta. Kebijakan ini memberi wewenang penuh bagi pemerintah untuk menolak izin penyelenggaraan lembaga pendidikan tertentu, yang pada akhirnya memicu gelombang penolakan keras dari tokoh-tokoh pergerakan nasional.