Profil Pemilihan Umum 1999, Pemilu Pertama Era Reformasi Indonesia

Pemilihan Umum 1999 menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia sebagai pesta demokrasi pertama yang diselenggarakan pasca runtuhnya Orde Baru. Perhelatan akbar ini digelar secara serentak pada 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota DPRD se-Indonesia periode 1999-2004.

Pesta demokrasi ini mencatat sejarah penting karena menjadi kali terakhir Provinsi Timor Timur ikut serta dalam sistem pemilihan umum Indonesia. Sebanyak 48 partai politik berpartisipasi, mencakup hampir seluruh spektrum arah politik nasional, kecuali paham komunisme yang dilarang berlaku di tanah air.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Sebenarnya, jadwal pemilihan umum ini direncanakan pada 2002. Namun, desakan publik untuk melakukan reformasi total dan mengganti anggota parlemen yang dianggap berkaitan dengan rezim sebelumnya membuat pemerintah memutuskan mempercepat pelaksanaan pemilu ke tahun 1999.

Sistem yang diterapkan dalam pemilu ini adalah sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Dalam sistem ini, partai politik memperoleh kursi berdasarkan persentase suara nasional, di mana Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kursi terbanyak, yakni 82 kursi.

Dinamika Kampanye dan Pemilihan Presiden 1999

Masa kampanye resmi berlangsung mulai 19 Mei 1999 hingga 4 Juni 1999, menyisakan dua hari tenang sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Meski begitu, proses menuju hari pemungutan suara tidak lepas dari berbagai aksi kerusuhan antar pendukung partai politik di sejumlah daerah.

Aksi kekerasan sempat mewarnai atmosfer politik nasional, termasuk perusakan peraga kampanye dan posko partai di berbagai titik. Peristiwa ini mencerminkan tingginya tensi persaingan politik antar pendukung partai besar, seperti PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasca pemilu legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian menggelar sidang umum pada Oktober 1999 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Proses pemilihan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 20 Oktober untuk Presiden dan 21 Oktober untuk Wakil Presiden.

Hasil akhir pemilihan di tingkat MPR tersebut menetapkan pasangan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Keduanya dilantik langsung pada tanggal pemungutan suara untuk memimpin masa bakti 1999-2004.