Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp117 Triliun, Badan Gizi Pastikan Tanpa Tambahan Dana

Badan Gizi Nasional mencatat realisasi anggaran untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah mencapai Rp117 triliun hingga 27 Agustus 2026. Sebagaimana diwartakan, angka tersebut merupakan bagian dari total pagu anggaran BGN tahun 2026 yang telah disesuaikan dan diefisiensikan menjadi Rp229 triliun dari sebelumnya Rp268 triliun.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa dari pagu anggaran hasil efisiensi tersebut, sebanyak Rp117 triliun telah terserap untuk menggerakkan program prioritas itu. Hal tersebut disampaikannya langsung di gedung Kementerian Keuangan di Jakarta.

Dalam keterangannya, Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan tambahan anggaran pada tahun ini meskipun ada rencana perluasan cakupan program melalui pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru. BGN optimis anggaran yang tersedia saat ini dapat dimaksimalkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum tersentuh.

Sejalan dengan optimalisasi anggaran tersebut, BGN juga gencar melakukan penataan data penerima manfaat untuk memastikan penyaluran dana berjalan tepat sasaran. Berdasarkan laporan, petugas menemukan sekitar enam juta data penerima yang terindikasi ganda, seperti siswa yang tercatat ganda sebagai pelajar SMP sekaligus santri.

Selain itu, BGN turut menindaklanjuti temuan ratusan dapur yang sebelumnya telah menerima kucuran dana tetapi belum beroperasi secara nyata. Dari ratusan titik tersebut, dana sebesar Rp311 miliar berhasil ditarik kembali dan disetorkan ke kas negara.

Sebagai langkah penajaman sasaran, BGN juga mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta kategori elite dari daftar penerima manfaat karena dinilai telah mandiri secara finansial. Sejumlah institusi pendidikan ternama seperti Jakarta Intercultural School dan Taruna Nusantara masuk dalam daftar pengecualian tersebut.

Untuk memperluas jangkauan secara merata, BGN bersiap membuka ribuan dapur baru di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar mulai September mendatang. Prioritas pembangunan dapur baru juga diarahkan ke pondok pesantren serta daerah di luar Pulau Jawa dengan tingkat kebutuhan tinggi.

Guna memperkuat akuntabilitas tata kelola keuangan, BGN bersama Kementerian Keuangan sepakat mengintegrasikan sistem pelaporan digital secara menyeluruh. Sistem pelaporan di tingkat dapur kini disinkronkan secara langsung untuk mempermudah kinerja petugas di lapangan.