SCDF mengajukan kewenangan baru untuk menindak suplier produk bomb shelter yang tidak memenuhi standar keselamatan melalui RUU Civil Defence Shelter and Fire Safety yang diajukan ke Parlemen.
Berdasarkan analisis tim redaksi, langkah Kementerian Dalam Negeri atau MHA ini diambil untuk menutup celah hukum yang selama ini hanya berfokus pada badan sertifikasi tanpa menyentuh rantai pasokan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeMeskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus produk bomb shelter yang melanggar standar, regulasi tersebut dinilai krusial demi memastikan perlindungan maksimal bagi warga saat keadaan darurat.
Selain memperketat aturan shelter perlindungan, RUU ini juga mencakup pembentukan rezim lisensi kelas untuk aktivitas bahan mudah terbakar guna meringankan beban bisnis tanpa mengurangi standar keselamatan.