Studi Baru Ungkap Komunitas LGBTQIA di Arunachal Pradesh Hadapi Diskriminasi, Sembunyikan Identitas

Komunitas LGBTQIA+ di Arunachal Pradesh menghadapi realitas pelik berupa pelecehan meluas serta tekanan psikologis akibat diskriminasi sosial. Sebagaimana dilaporkan oleh HimKai Research Institute (HRI) melalui survei anonim daring yang melibatkan puluhan responden lokal, mayoritas anggota komunitas terpaksa menyembunyikan identitas demi menghindari ancaman.

Berdasarkan data HRI, sekitar 49,2 persen responden menyatakan mereka kerap menyembunyikan orientasi seksual atau identitas gender karena takut mengalami kekerasan maupun stigma sosial. Pengamatan Kabayan News menunjukkan bahwa ketakutan tersebut berakar dari minimnya rasa aman di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal sehari-hari.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Bentuk pelecehan dialami oleh para responden mencakup kekerasan verbal hingga ancaman fisik secara terbuka. Mengutip laporan HRI, sebanyak 91,8 persen partisipan mengaku pernah menerima pelecehan verbal, sementara 52,5 persen lainnya melaporkan adanya ancaman atau tindakan kekerasan fisik dalam berbagai kesempatan.

Direktur HRI Ranju Dodum menjelaskan bahwa studi dasar ini penting untuk mendokumentasikan kondisi nyata di lapangan secara faktual. Menurut Dodum, pengalaman komunitas di wilayah tersebut tidak bisa disamakan begitu saja dengan narasi nasional karena dipengaruhi faktor budaya lokal, suku, serta keyakinan agama.

Selain lingkungan sosial, sektor pendidikan dan dunia kerja turut menjadi arena diskriminasi bagi kaum marjinal ini. Dari analisis Kabayan News, tekanan ekonomi serta kekhawatiran kehilangan mata pencaharian memaksa sebagian besar individu mengubah perilaku demi bertahan di institusi formal.

Meskipun demikian, sektor layanan kesehatan menunjukkan catatan relatif positif dalam survei tersebut karena sebagian besar responden merasa dihormati oleh tenaga medis. Menutup laporan studinya, HRI merekomendasikan adanya program sosialisasi berkelanjutan serta penguatan regulasi perlindungan untuk menjamin hak-hak seluruh warga tanpa terkecuali.