Aktivis Tuding Angela Rayner Terima Fee Lobi Properti, Cek Palsu Rp20 Juta Melayang

Menteri Perumahan Inggris Angela Rayner menghadapi gelombang protes tajam dari kelompok aktivis perumahan menyusul keputusan kontroversial menolak penerapan kontrol harga sewa sektor swasta. Berdasarkan laporan London Renters Union, kemarahan publik memuncak setelah terungkap bahwa Angela Rayner menerima bayaran sebesar 20.000 poundsterling atau setara dengan Rp415 juta dari asosiasi industri Propertymark.

Sebagai bentuk protes keras, para aktivis mendatangi kantor pemerintahan dan menyerahkan cek tiruan bernilai 20.001 poundsterling kepada Angela Rayner. Berdasarkan pengamatan dari media online nasional, aksi simbolis tersebut merefleksikan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap integritas pejabat publik yang diduga mengabaikan nasib penyewa rumah demi kepentingan bisnis properti.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

Juru bicara London Renters Union Jae Vail menilai tindakan tersebut sebagai bentuk konflik kepentingan nyata antara pemerintah dan industri properti. "Ini adalah konflik kepentingan yang jelas bahwa menteri perumahan mengambil sejumlah besar dana dari industri properti dan kemudian bertindak melindungi keuntungan tuan tanah, pengembang, serta agen real estat," ujar Jae Vail mengecam keras kebijakan tersebut.

Sementara itu, pihak Propertymark memberikan pembelaan resmi melalui kepala eksekutif Nathan Emerson terkait pembayaran pembicara di konferensi tahunan mereka. Berdasarkan analisis media, pembayaran honorarium bagi tokoh publik dalam konferensi skala besar merupakan praktik umum guna menghadirkan pembuat kebijakan utama dalam diskusi sektor industri terkait.

Nathan Emerson menjelaskan kehadiran Angela Rayner dalam acara Propertymark One memberikan kesempatan penting bagi anggota asosiasi guna mendengar langsung arah kebijakan perumahan masa depan. Di sisi lain, para aktivis tetap mendesak pemerintah agar segera memprioritaskan regulasi pembatasan kenaikan sewa demi menyelamatkan jutaan warga dari ancaman krisis biaya hidup.