Ekonom Sebut Perpanjangan SAL Rp70 Triliun Bikin Perbankan Cemas

Kebijakan penempatan dana SAL Rp70 triliun yang diperpanjang oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai CORE Indonesia memicu ketidakpastian sektor perbankan. Kementerian Keuangan mencatat total SAL mengendap di Himbara mencapai Rp381 triliun per Juni 2026.

Jatuh tempo penempatan dana sebesar Rp281 triliun diubah dari semula Desember 2026 menjadi Juli 2027. Selain itu, dana sebesar Rp100 triliun berstatus sebagai dana siaga penarikan sewaktu-waktu sehingga total SAL di perbankan mencapai Rp451 triliun.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe

"Persoalan mendasar terletak pada pola pengelolaan SAL masih berubah mengikuti kondisi jangka pendek. Penempatan dana, penarikan, lalu penambahan kembali dalam waktu relatif singkat menciptakan ketidakpastian bagi perbankan," ujar ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Keputusan pemberian kredit umumnya dibuat dengan horizon menengah hingga panjang sehingga kepastian sumber pendanaan menjadi faktor penting bagi perbankan nasional. Perubahan kebijakan jangka pendek tersebut dikhawatirkan mengganggu proyeksi bisnis perbankan ke depan.

Pola Pengelolaan SAL Jangka Pendek Dinilai Rawan Ganggu Kredit

Pengelolaan likuiditas pemerintah melalui Saldo Anggaran Lebih memerlukan konsistensi agar sektor perbankan dapat merencanakan ekspansi kredit secara optimal. Ketidakpastian jadwal penarikan dana berpotensi membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Pemerintah diharapkan mampu memberikan arah kebijakan fiskal yang lebih terukur agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah dinamika global. Koordinasi erat antara otoritas fiskal dan perbankan menjadi kunci utama menjaga likuiditas.

Perbankan nasional membutuhkan kepastian regulasi dan pengelolaan dana jangka panjang demi mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Langkah antisipatif perlu disiapkan menghadapi potensi penarikan dana siaga.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas penempatan dana pemerintah di bank Badan Usaha Milik Negara mendesak dilakukan agar fungsi intermediasi perbankan berjalan lancar.