Mendes Yandri Minta Bantuan Desa Jadi Motor Ekonomi, Pasok Program MBG

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong agar berbagai program bantuan pembangunan desa tidak sekadar bersifat seremonial atau pemberian sesaat. Berdasarkan laporan media, setiap dukungan anggaran yang digelontorkan pemerintah harus mampu bertransformasi menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa alokasi bantuan harus dirancang untuk mendongkrak produktivitas warga secara jangka panjang. Melalui pendekatan ini, desa diharapkan mampu melahirkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan potensi lokal yang ada di wilayah masing-masing.

"Kalau program saat ini mesti melakukan pemberdayaan ekonomi, jadi bantuan tidak hilang sekali bantu. Misal jalan, itu dalam ketahanan pangan bisa menunjang ketahanan pangan atau dia menghasilkan produksi, misal desa tematik, desa melon, desa telur, dan lain sebagainya," ujar Yandri dalam keterangannya di Jakarta.

Dorongan tersebut kembali ditekankan Yandri saat menerima kunjungan audiensi Bupati Aceh Barat Tarmizi di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti peluang besar desa dalam menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk menyukseskan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis.

Yandri memaparkan bahwa konsep desa tematik terintegrasi menjadi salah satu solusi jitu guna memenuhi kebutuhan logistik pangan secara mandiri. Dengan mengandalkan pembentukan Badan Usaha Desa Bersama atau BUMDesma, rantai pasok dari tingkat hulu hingga hilir dapat dikelola langsung oleh masyarakat.

"Bahan MBG harusnya dari desa. Makanya, desa harus jadi desa petelur, desa cabai, desa tematik intinya. Kalau bisa, satu kawasan, satu jenis desa tematik. Nanti dibuat BUMDesma, nanti saling bantu di satu kawasan," pungkasnya.