Desakan keras datang dari PDI Perjuangan Sumatera Utara terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menuntut pemerintah untuk segera mencopot jabatan Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sumut, Teuku Agung Kurniawan.
Menurut Sutrisno, desakan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Ia menyoroti dugaan lemahnya kemampuan manajemen serta pengawasan Teuku Agung Kurniawan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara.
"Kita mendesak Kepala BGN Sumut itu dicopot, kalau bisa BGN pusat juga ditindak. Karena kita merasa karena kerap terjadi kelalaian, ini malah menciptakan ladang korupsi dan jatuhnya korban kepada generasi bangsa kita," ujar Sutrisno seperti dikutip dari laporan Waspada Online.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribePolitisi PDIP tersebut juga menyoroti gaya kepemimpinan Teuku Agung Kurniawan yang dinilai kurang komunikatif dan sering lalai dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya. "Beliau ini kami perhatikan dan menerima informasi, agak kurang komunikasi. Bahkan sering sekali lalai dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, sudah selayaknya dia dicopot, bukan lagi kita desak untuk mundur," tegasnya.
Selain menyoroti masalah manajerial, Sutrisno juga mengkritisi penanganan medis terhadap para siswa yang menjadi korban keracunan. Ia mempertanyakan keputusan merujuk korban ke Rumah Sakit Haji yang berstatus tipe 2, alih-alih ke fasilitas kesehatan dengan kualifikasi yang lebih tinggi.
"Seharusnya, para korban itu dibawa ke tempat yang layak. Harusnya dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik yang tingkat 1 atau grade A. Tetapi ini malah dirujuk ke sana. Kita menduga para korban ini diobati menggunakan BPJS, bukan malah diberikan pelayanan dan penanganan terbaik ataupun optimal," tambahnya.
Lebih jauh, dalam pernyataan yang diwartakan oleh Waspada Online, pihak PDIP Sumut bahkan melontarkan tudingan bahwa pemerintah terkesan menutupi insiden kelalaian yang terjadi pada salah satu dapur SPPG di Kabupaten Karo, yang disinyalir memiliki afiliasi dengan pihak Kodim setempat.