Soroti APBD 2026, Fraksi PDIP-PAN Minta Jangan Bebani Wong Cilik

Dinamika pembahasan anggaran di Kota Pahlawan kembali menghangat setelah Fraksi PDI Perjuangan-PAN DPRD Kota Surabaya menyampaikan pandangan kritisnya. Sebagaimana diwartakan oleh RRI.co.id, fraksi tersebut mendorong agar perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjaga keberlanjutan pembangunan, melainkan benar-benar berfokus pada kebutuhan riil masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan-PAN, Anas Karno, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Jumat, 28 Agustus 2026, memaparkan bahwa penyusunan anggaran ini berlangsung di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Kendati demikian, fondasi ekonomi Surabaya dinilai masih cukup kokoh untuk menggerakkan roda kesejahteraan warga.

Berdasarkan laporan media, penguatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD tetap menjadi fokus utama untuk menjaga ketahanan fiskal pemkot melalui optimalisasi pajak, retribusi, aset daerah, hingga BUMD. Kendati demikian, Anas mengingatkan agar kebijakan pendapatan tersebut tidak mencederai daya beli masyarakat kecil.

"Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap dengan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Anas Karno saat menyampaikan pandangannya.

Politisi yang juga duduk di Badan Anggaran DPRD Surabaya ini menyarankan agar peningkatan PAD ditempuh melalui strategi perluasan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data, serta penutupan celah kebocoran. Optimalisasi produktivitas aset pemda juga dinilai jauh lebih bijak ketimbang menaikkan pungutan.

Selain pendapatan, fraksi gabungan ini turut menyoroti sektor pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal. Penggunaan skema pembiayaan alternatif disebut sah-sah saja ditempuh, asalkan tetap dilandasi perencanaan terukur, transparansi, serta pengawasan ketat agar tidak menjadi beban finansial di masa depan.

"Yang terpenting bagaimana pembangunan tetap berjalan, tetapi kewajiban daerah ke depan juga tetap terukur dan sehat," tuturnya menegaskan.

Fraksi PDI Perjuangan-PAN juga mendesak agar alokasi belanja modal benar-benar menyentuh kepentingan warga di tingkat kampung. Sejumlah program prioritas seperti penanganan banjir, perbaikan rumah tidak layak huni, penataan permukiman, hingga pembenahan transportasi publik diminta mendapat porsi perhatian yang lebih besar.

Di sektor pelayanan dasar, optimalisasi anggaran kesehatan lewat pemanfaatan SiLPA RSUD dan Puskesmas diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan publik. Aspek pendidikan, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting juga ditekankan agar tetap menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan kesehatan fiskal daerah.