Krisis Utang AS Membara, Ulah Trump Bikin Wall Street Cemas

Sebagaimana diwartakan oleh media Belanda NRC, lonjakan tajam pada imbal hasil atau yield obligasi jangka panjang Amerika Serikat telah memicu gelombang kecemasan yang meluas di kalangan pelaku pasar Wall Street. Angka tersebut dilaporkan menyentuh level 5,2 persen yang merupakan posisi tertinggi sejak tahun 2004 silam.

Kenaikan suku bunga ini dinilai membawa dampak langsung bagi masyarakat luas di Negeri Paman Sam karena menjadi acuan utama bagi produk pinjaman konsumen seperti kredit kepemilikan rumah. Situasi ekonomi yang kian tertekan ini dikhawatirkan dapat memengaruhi peta kekuatan politik menjelang pemilihan umum Kongres yang sudah di depan mata.

Berdasarkan laporan tersebut, Menteri Keuangan Scott Bessent langsung mengambil langkah darurat dengan mengumumkan rencana pembelian kembali obligasi negara senilai 4 miliar dolar mulai tanggal 9 September. Langkah intervensi ini diambil dengan harapan bisa mendongkrak harga obligasi sekaligus menurunkan tingkat suku bunga yang terus merangkak naik.

Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa dana puluhan miliar dolar tersebut ibarat tetesan air untuk memadamkan kebakaran hutan raksasa mengingat total utang nasional AS telah menembus angka 40.000 miliar dolar. Pasar obligasi global dinilai terlalu besar untuk bisa dikendalikan sepenuhnya melalui intervensi pemerintah yang mendadak.

Selain persoalan intervensi pasar, dinamika kepemilikan surat utang negara juga telah mengalami pergeseran drastis dalam satu dekade terakhir di mana porsi investor institusional jangka panjang kini telah merosot tajam. Mayoritas obligasi tersebut kini dikuasai oleh lembaga swasta dan dana spekulatif yang kerap memanfaatkan strategi keuangan berisiko tinggi.

Kritik keras pun datang dari kalangan senior industri keuangan seperti Stanley Druckenmiller yang melayangkan protes terbuka melalui surat kabar The Wall Street Journal. "Manajemen utang yang terkesan mengikuti agenda politik hanya akan merusak kredibilitas pasar obligasi AS yang telah dibangun selama dua abad," tegasnya.

Di sisi lain, langkah Kementerian Keuangan ini juga disebut berjalan tidak selaras dengan kebijakan bank sentral Federal Reserve di bawah kepemimpinan Kevin Warsh yang masih berhati-hati dalam meredam laju inflasi. Ketidaksinkronan antara otoritas fiskal dan moneter tersebut dikhawatirkan justru semakin memperkeruh stabilitas perekonomian nasional.