Kinerja Komunikasi Merosot, Prabowo Didesak Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri

Sebagaimana diwartakan oleh Suara.com pada Kamis, menjelang peringatan satu tahun aksi demonstrasi Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera mengambil langkah tegas berupa perombakan kabinet atau reshuffle.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menyatakan bahwa berbagai persoalan komunikasi pemerintah yang buruk tidak bisa lagi sekadar diselesaikan lewat permintaan maaf atau klarifikasi semata.

Masduki menilai bahwa buruknya pola komunikasi politik Prabowo mencerminkan adanya ketidakprofesionalan dalam jajaran tim yang bertugas mengelola informasi publik maupun menyampaikan laporan kepada kepala negara.

Mengutip laporan media, Masduki dengan tegas menyatakan "Misalnya ini kalau berarti komunikasi yang buruk, ini menyangkut tim komunikasi yang juga kerjanya tidak profesional. Jadi, harus ada reshuffle".

Lebih lanjut, pejabat yang disorot untuk dievaluasi kinerjanya mencakup Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, mengingat adanya dugaan bahwa informasi riil tidak tersampaikan secara utuh kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selain Seskab, evaluasi menyeluruh juga didorong agar menyasar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah serta Kementerian Komunikasi dan Digital demi memperbaiki koordinasi penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

Tidak hanya sektor komunikasi, desakan perombakan juga diarahkan kepada institusi penegak hukum menyusul berbagai catatan kritis masyarakat pada aksi demonstrasi tahun sebelumnya.

Masduki menegaskan "Dan kemudian ada yang lebih substantif nih, menjelang peringatan satu tahun kerusuhan Agustus tahun lalu, itu kan salah satu pemicunya adalah tindakan anarkis dari Kepolisian. Nah, oleh karena itu, Prabowo harus juga segera mereshuffle Kapolri, mengganti Kapolri".

Menurut pandangan Guru Besar Ilmu Komunikasi UII tersebut, momentum peringatan satu tahun ini wajib dimanfaatkan pemerintah untuk membuktikan keseriusannya mendengarkan aspirasi dan kritik dari rakyat.

Ia mengingatkan agar Presiden tidak mengabaikan tekanan publik yang terus berkembang, sebab kelambanan dalam mengambil tindakan tegas berpotensi memicu gelombang tekanan politik yang lebih besar di masa mendatang.