Kebijakan Baru Sanae Takaichi, Pajak Pangan Jepang Turun Jadi 1 Persen

Sebagaimana diwartakan dalam laporan media, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan prinsip disiplin fiskal yang ketat. Kebijakan tersebut diungkapkan langsung oleh Takaichi dalam wawancara eksklusif bersama Yomiuri Shimbun di Kantor Perdana Menteri Jepang pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Takaichi, keberlangsungan keuangan negara tidak akan pernah bisa dipertahankan secara optimal tanpa adanya motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat. Melalui pendekatan fiskal proaktif yang bertanggung jawab, pemerintah bertekad merangsang gelombang investasi domestik baru sekaligus menjaga kesehatan neraca keuangan nasional.

‘Ini bukan pilihan antara pertumbuhan dan disiplin fiskal. Makna bertanggung jawab adalah mewujudkan keduanya,’ demikian pernyataan Sanae Takaichi dikutip dari laporan media.

Berdasarkan rancangan anggaran tahun fiskal 2027, pemerintah berencana menggelontorkan dana secara optimal untuk sektor-sektor strategis yang mampu melahirkan investasi domestik. Kendati demikian, otoritas setempat memastikan bahwa penerbitan obligasi pemerintah yang baru akan tetap dikendalikan pada kisaran batas 40 triliun yen.

Sebagai langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendongkrak daya beli, pemerintah berencana mengajukan draf rancangan undang-undang pemotongan pajak dalam sidang luar biasa parlemen. Kebijakan ini mencakup penurunan tarif pajak konsumsi bahan makanan dari yang mulanya 8 persen menjadi 1 persen, yang rencananya akan berlaku mulai April 2027 selama kurun waktu dua tahun.