Sebuah video yang memperlihatkan aksi masyarakat adat Dayak Lundayeh di Krayan Hulu, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mendadak viral di media sosial. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RI pada Senin (17/8/2026), warga menggelar upacara di tengah jalanan berlumpur sambil mengibarkan bendera Dayak Borneo tepat di bawah Sang Saka Merah Putih.
Berdasarkan laporan media, aksi tersebut bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap kedaulatan negara. Perwakilan warga dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat setempat tetap setia kepada NKRI dan menjadikan pengibaran bendera kultural tersebut sebagai bentuk jeritan keprihatinan dari kawasan perbatasan.
Melalui aksi damai tersebut, warga Krayan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Tuntutan itu mencakup percepatan pembangunan Jalan Nasional Malinau-Krayan, kejelasan target infrastruktur sebagai urat nadi perbatasan, serta peningkatan kualitas Jalan Lingkar Krayan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeSelain persoalan jalan, warga juga mendesak pemerintah agar segera merealisasikan pembentukan Krayan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Mengingat posisinya yang sangat strategis, status wilayah otonom baru dinilai penting untuk mempercepat roda pembangunan di daerah tertinggal.
Menanggapi peristiwa ini, Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Ryan Antoni, memberikan penjelasan bahwa bendera yang dikibarkan warga mengadopsi simbol Negara Dayak Besar tahun 1949. Penempatan bendera tersebut murni sebagai ekspresi budaya dan peringatan keras atas lambatnya perhatian pemerintah terhadap pedalaman.
Mengutip keterangan Ryan, tidak ada niat makar atau upaya disintegrasi di balik aksi tersebut, melainkan bentuk kekecewaan mendalam akibat kebijakan pusat yang kerap dinilai tidak tepat sasaran. Ia juga menyoroti ketimpangan antara desentralisasi administrasi dan fiskal yang membuat daerah kesulitan membangun infrastruktur dasar.
Kritik tajam turut dilayangkan karena pemerintah dinilai mengabaikan kebutuhan esensial warga pedalaman seperti akses jalan yang layak. Sebagaimana diwartakan, warga dan DPRD berharap aksi simbolis ini dapat membuka mata para pemangku kebijakan agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.