Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan perwakilannya batal mengikuti konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya pada Jumat (10/7/2026) malam. Berdasarkan pantauan redaksi, publik sempat menyoroti ketidakhadiran Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Pol Asep Guntur Rahayu dan Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Ely Kusumastuti. Padahal, panitia penyelenggara dari kepolisian sudah menyiapkan papan nama mereka berdua di meja utama ruang konferensi pers tersebut.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut cerita Asep Guntur Rahayu, pimpinan KPK awalnya menerima undangan resmi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada Jumat pagi. Undangan tersebut mengagendakan pembahasan mengenai koordinasi dan supervisi penanganan perkara dugaan korupsi besar yang tengah diusut oleh pihak Polri. Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan lembaga antirasuah langsung menugaskan Asep dan Ely untuk meluncur ke Markas Polda Metro Jaya.
Berdasarkan pengamatan tim redaksi, setibanya di Polda Metro Jaya, kedua petinggi KPK ini langsung menemui dan mengadakan diskusi tertutup dengan penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda. Mereka merundingkan tahapan koordinasi penanganan perkara agar berjalan selaras dengan mandat Pasal 6 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam pertemuan itu, Ely Kusumastuti menerangkan kepada penyidik bahwa tahap penanganan ini masih memegang status awal komunikasi dan koordinasi.
Seusai merampungkan diskusi bersama para penyidik, perwakilan KPK mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak perlu lagi tampil memberikan pernyataan terbuka di depan awak media. Dari pantauan redaksi, posisi duduk yang semula disediakan untuk KPK akhirnya dikosongkan. Asep mengonfirmasi bahwa penyampaian informasi secara langsung kepada tim penyidik dinilai sudah mengakomodasi subtansi pertemuan koordinasi tersebut.
"Nah kemudian setelah berdiskusi, rupa-rupanya mungkin tidak perlu lagi penjelasan kami sampaikan melalui konferensi pers. Cukup dijelaskan kepada penyidik yang ada di sana, sehingga pada saat konpers kami tidak lagi perlu menjelaskan hal itu. Jadi cukup dijelaskan kepada penyidiknya. Demikian mungkin ya kenapa label nama di awal ada kemudian tidak ada," ungkap Asep Guntur saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Sebagian kalangan sebelumnya juga mempertanyakan alasan KPK tidak langsung mengambil alih penanganan perkara yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ini. Menurut penegasan Asep, KPK memegang kriteria ketat saat hendak mengambil alih perkara sesuai Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019. Lembaganya menyatakan pantang memakai asumsi belaka, semisal menduga kasus pasti macet atau penuh benturan kepentingan jika polisi yang menanganinya.
"Kalau mengambil alih, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, lalu disupervisi dulu, baru nanti menyesuaikan dengan klausul yang ada di Pasal 10A. Jadi tidak bisa kita berasumsi sendiri, misalnya kita berasumsi "Wah ini tidak mungkinlah, pasti perkaranya macet". Nah, kita harus menghargai seluruh upaya aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung nantinya," papar Asep menepis spekulasi publik.