Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras dugaan intervensi yang dilakukan oleh puluhan oknum anggota TNI di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Berdasarkan pantauan redaksi, kelompok tersebut disinyalir datang membawa senjata api dan dipimpin langsung oleh dua perwira tinggi TNI berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Kedatangan rombongan ini disebut-sebut sebagai bentuk intimidasi sekaligus intervensi nyata terhadap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi skala besar yang sedang ditangani kepolisian.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, kelompok bersenjata tersebut berupaya merampas saksi beserta barang bukti sitaan bernilai fantastis milik terduga koruptor yang sedang diamankan penyidik. "Kedatangan orang-orang yang diduga oknum TNI ini diinformasikan hendak mengambil secara paksa saksi-saksi dan barang bukti yang sedang diperiksa oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya paska ditemukannya barang bukri sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang asing USD dan SGD serta emas batangan yg nilainya setara dengan Rp541 milyar yang ditemukan dari 2 tempat yang digeledah yaitu direstoran de'Clan Jakarta Selatan dan dirumah yang berlokasi di Sentul Bogor," ujar Sugeng melalui keterangan resminya.
Berdasarkan hasil pengamatan tim redaksi, kedua lokasi yang digeledah oleh pihak kepolisian tersebut diduga kuat mempunyai keterkaitan dengan seorang pejabat utama di lingkungan Kejaksaan Agung. Sugeng Teguh Santoso meyakini bahwa pergerakan puluhan aparat militer tersebut bergerak di luar garis komando resmi institusi mereka. IPW menduga kuat para oknum ini bertindak sendiri dan dimanfaatkan oleh pihak luar, khususnya pejabat Kejaksaan Agung yang merasa terganggu atas rangkaian penggeledahan tersebut.
Atas insiden pemaksaan ini, Sugeng mengingatkan bahwa perbuatan para oknum prajurit tersebut merupakan pelanggaran hukum berat yang masuk dalam kategori merintangi keadilan. "Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan perbuatan langsung yang bisa dikategorikan sebagai tindakan menghalangi proses penegakan hukum atau obstruction of justice," tegasnya. Ia mengkhawatirkan aksi arogan ini dapat mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini memegang predikat sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi.
Lebih lanjut, pihak IPW mendesak Panglima TNI serta Polisi Militer (POM) TNI untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum perwira tinggi hingga prajurit yang terlibat di Polda Metro Jaya. Langkah penertiban dinilai sangat krusial agar kesatuan-kesatuan di bawah TNI tidak lagi terseret dalam urusan pidana sipil atau melindungi kepentingan para koruptor yang sedang diusut oleh penegak hukum.
Menurut penjelasan dari Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, operasi penegakan hukum skala besar ini merupakan komitmen penuh Polri dalam menindak perkara yang menjadi atensi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. "Penyidikan dilakukan terhadap sejumlah perkara, yakni dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PLN batu bara, perkara PT Asabri, dan Krakatau Steel. Di antaranya, salah satu proses penyidikan, kita saat ini melaksanakan penggeledahan di beberapa tempat," pungkas Irjen Totok Suharyanto.