Aksi pamer kemewahan atau flexing yang dilakukan oleh sanak keluarga pejabat publik kembali memakan korban jabatan. Nevirizal, seorang pejabat senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, secara mengejutkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Langkah ini diambil sebagai respons atas sorotan tajam masyarakat terhadap unggahan sang putri, Dea Arranoya, yang tidak hanya memamerkan gaya hidup mewah tetapi juga diterpa isu dugaan penimbunan BBM.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menurut keterangan dari sumber terpercaya, Nevirizal menilai bahwa kontroversi yang melibatkan anggota keluarganya tersebut berpotensi tergerusnya tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia memilih bertanggung jawab secara moral dengan melepaskan jabatannya agar situasi tidak makin memanas.
Berdasarkan penelusuran pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 29 Februari 2024, Nevirizal tercatat mengantongi total kekayaan bersih mencapai Rp1,46 miliar, atau tepatnya Rp1.468.226.875. Sebagian besar dari aset tersebut didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah strategis.
Sebagaimana dilaporkan dalam rincian LHKPN, aset properti milik Nevirizal menyumbang nilai terbesar yaitu Rp1,11 miliar, mencakup tanah dan bangunan di Aceh Tengah, Medan, serta Gayo Lues. Sementara itu, isi garasinya terbilang cukup sederhana dengan total nilai alat transportasi sebesar Rp85 juta, yang terdiri dari sepeda motor Honda tahun 2009 dan mobil Suzuki APV Minibus keluaran 2008, ditambah aset bergerak lainnya senilai Rp108,7 juta.
Dari analisis tim redaksi, kasus ini menegaskan kembali betapa rentannya karier seorang pejabat publik terhadap perilaku keluarganya di media sosial. Fenomena flexing anak pejabat tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga mendorong transparansi finansial yang berujung pada audit sosial terhadap laporan kekayaan pejabat yang bersangkutan.